Selama Setahun Ada 804 Masalah di OPD Sukoharjo

SUKOHARJO-Dalam rapat dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 di terungkap sejumlah temuan. Hal tersebut merupakan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Sukoharjo TA 2017.

Panitia penyelenggara, Joko Purnomo mengatakan, tujuan Larwasda ini adalah menyosialisasikan hasil-hasil pemeriksaan APIP Tahun 2017 kepada seluruh OPD. Dalam rangka pemberdayaan pengawasan, sehingga dapat mempercepat tindaklanjut hasil pemeriksaan.

“Inspektorat itu memang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, tetapi bukan berarti Inspektorat mencari-cari kesalahan. Jadikan Inspektorat itu sebagai mitra kerja yang bisa dijadikan tempat konsultasi,” terang dia, Kamis (29/11/2018).

Dikatakan Joko hasil pemeriksaan 2017, ada 804 temuan dari 144 obyek (sample OPD) pemeriksaan. Secara spesifik bentuk 804 temuan itu terdapat dalam administrasi keuanganberupa ketidaklengkapan SPj pendukung, belanja yang belum dibayar PPn dan PPh, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai juknis, BKU yang tidak tertib. Selanjutnya administrasi barang berupa kurang tertib data inventaris barang, tidak dipasangnyanya KIR di ruangan, dan terdapatnya capaian kinerja yang kurang optimal di BUMD.

Dari temuan yang ada, Inspektorat Sukoharjo memberikan 804 rekomendasi, yang telah selesai ditindaklanjuti 714 rekomendasi dan ada 90 rekomendasi yang sedang dalam proses tindaklanjut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebut dia, dilakukan fungsi-fungsi manajemen. Mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi secara menyeluruh. Hal ini dimaksudkan untuk menuju good and clean goverment serta demi optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.

Inspektur sebagai mitra OPD diharapkan dapat membangun komunikasi yang intensif dan efektif demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena semua berharap opini WTP untuk Kabupaten Sukoharjo bisa dipertahankan dan diraih kembali untuk tahun yang akan datang. Aris Arianto