JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Caplok Tanah Kas Desa, Mantan Kades Girilayu Karanganyar Dijerat Pasal Tipikor. Terancam Hukuman Maksimal 20 Tahun Penjara 

ilustrasi
ilustrasi

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar resmi menahan mantan Kepala Desa Girilayu, Kecamatan Matesih berinisial D, Senin (04/03/2019). D dijebloskan ke penjara atas kasus dugaan korupsi bermodus tukar guling tanah kas desa secara ilegal yang dialihkan menjadi tanah miliknya.

Mantan Kades itu dijerat dengan pasal Tipikor. Kepala Kejari Karanganyar, Suhartoyo mengatakan tersangka D dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. D ditahan dan kemudian dititipkan ke rumah tahanan (Rutan) Klas I A Surakarta selama 20 hari ke depan.

Baca Juga :  PD Muhammadiyah Karanganyar Mendadak Sosialisasi ke Ribuan Guru di Semua Sekolah Muhammadiyah. Dari Aturan Jadi Kasek, Sertifikasi dan Lainnya, Ini Tujuannya!

Dalam kasus ini, D terjerat kasus jual beli tanah kas desa fiktif seluas 2000 meter persegi yang merugikan keuangan negara hampir Rp 900 juta.

Tanah yang diproses tukar guling fiktif itu kini telah berdiri bangunan dan  kolam renang.

Kajari ,mengungkapkan D ditahan dan dititipkan ke Rutan Surakarta. Tersangka terjerat kasus proses jual beli dan tukar guling tanah kas desa secara ilegal yang dilakukan pada tahun 2013 lalu.

Dari hasil penyidikan, proses tukar guling ternyata tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Menurut Kajari, tersangka D seolah-olah melakukan tukar guling tanah milik pemerintah desa (pemdes) setempat dengan memalsu tanda tangan para saksi dan perangkat Desa Girilayu.

Baca Juga :  Kasus Kematian Pasien Rizky Adi Nugroho Saat Diopname di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, Keluarga Tuntut Ada Mediasi Ulang. DKK Klaim Penangan Rumah Sakit Sudah Prosedural

“ Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, seolah-oleh terjadi proses jual beli tanah kas desa yang saat itu berdiri bangunan sekolah dasar. Agar tanah kas desa tersebut dapat disertifikatkan, tersangka kemudian memalsu tanda tangan para saksi dan perangkat desa setempat,” kata Kajari, Senin (04/03/2019).

Dengan adanya pensertifikatan tanah tersebut, tanah kas desa Girilayu tersebut kemudian beralih atas nama tersangka tanpa dasar hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. Tindakan itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 900 juta.

“ Bahkan sebagian tanah bermasalah  tersebut juga telah dijual kepada pihak lain,” jelasnya. Wardoyo