JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pengamat: Penetapan Tersangka untuk Robertus Butuh Pelapor

robertus
Teras.id

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Penetapan status tersangka kepada dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet oleh Polisi dinilai tidak sah.

Penilaian itu dilontarkan oleh pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, polisi menjerat Robertus Robet dengan pasal 207 KUHP yang merupakan delik aduan. Dengan demikian, ujarnya, polisi tidak bisa menangani kasus itu tanpa adanya pelapor.

“Karena tidak ada yang mengadu, itu perkembangan penyelidikan polisi saja, menurut saya itu tidak sah menjadi perkara,” kata dia saat dihubungi, Sabtu (9/3/2019).

Sebelumya, polisi menetapkan Robertus Robet menjadi tersangka penghinaan institusi TNI. Penetapan itu berawal dari viralnya video editan kala Robet berorasi dalam acara Kamisan (28/2/2019).

Baca Juga :  Ini Link Resmi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Formasi Tenaga Kesehatan dari BKN. Cek Daftar Lengkapnya!

Acara Kamisan saat itu bertema penolakan terhadap rencana perluasan jabatan sipil untuk TNI. Dalam orasinya, Robet menyanyikan pelesetan mars ABRI. Lagu itu populer dinyanyikan demonstran pada jaman reformasi.

Bagian inilah yang kemudian dipotong dan diviralkan oleh pihak tertentu hingga berujung pada penangkapan Robet. Sedangkan inti pidato Robet adalah mengkritik niat pemerintah memberi jabatan sipil kepada TNI karena ini bisa berujung pada praktek Dwifungsi ABRI seperti masa silam. Robet ingin TNI tetap profesional sebagai alat pertahanan negara.

Baca Juga :  Sebut Penetapan UMP Sebagian Besar Provinsi  di Bawah Nilai Inflasi, KSPI Ancam Gelar Demo Besar-besaran

Lantaran video itu viral, polisi kemudian menangkap Robet dan menjeratnya dengan Pasal 207 KUHP. Pasal ini mengatur tentang penghinaan kepada penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Bunyi pasal tersebut ialah “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com