loading...
Loading...

JAKARTA, Joglosemarnews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima rapor merah dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dalam hal keterbukaan informasi publik.

Peneliti AJI, Mawa Kresna menjelaskan rapor itu berdasarkan tiga indikator penilaian yang pihaknya lakukan, yakni proactive disclosure, institutional measures dan processing request.

“Pertama soal proactive disclosure apakah lembaga membuka infomasi siapa yang bertanggung jawab, apakah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) ada, kontaknya ada?” kata Kresna saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Baca Juga :  GEMPA M 7.1 di Sulawesi Utara, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami

Di indikator pertama ini, Kresna mengatakan Pemprov DKI mendapat rapor kuning dengan skala nilai 33 hingga 66. Menurut dia, informasi mengenai PPID tidak sepenuhnya komplit dan tidak ada patokan siapa yang bertanggung jawab.

Pada indikator selanjutnya, yakni institutional measures, AJI mengukur bagaimana penerapan pemenuhan hak publik atas informasi serta pengawasan oleh oversight body. Di bagian ini, Pemprov DKI mendapat rapor merah karena nilainya di bawah 33.

Baca Juga :  Putra Bupati Majalengka Diduga Tembak Kontraktor

“Patokannya adalah ada tidaknya petugas jaga di sana. Siapa yang bertanggung jawab juga kami tidak dapat itu,” ujar Kresna.

Indikator terakhir, yakni processing request, yaitu mengukur respon dan tindaklanjut atas permohonan informasi. Kresna dan timnya mencoba meminta salinan peraturan gubernur, namun tak dilayani sama sekali.

Kresna menjelaskan permintaan salinan Pergub dilakukan atas nama personal, bukan AJI. Namun permintaan itu tidak mendapat balasan.

Baca Juga :  Tifatul Minta Partai Gelora Tak Membajak Kader PKS

Padahal, menurut dia, di Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 soal Keterbukaan Publik, disebut tenggat waktu pemberian respon adalah 10 plus 7 hari.

“Jadi kami ingin melihat penerapan UU Keterbukaan Publik setelah lebih dari 10 tahun berjalan,” kata dia.

Hasil penelitian ini selanjutnya AJI sampaikan ke Komisi Informasi Pusat, yang bertanggung jawab mengawasi keterbukaan informasi publik. KIP kemudian akan melihat efektivitas dari UU tersebut.

www.tempo.co

Loading...