JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Serikat Pekerja BUMN Sepakat Netral Dalam Pilpres 2019

Foto kedua paslon Capres-Cawapres saat debat perdana Pilpres Kamis (17/1/2019). Foto/Tempo.co
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

812480 720
Foto kedua paslon Capres-Cawapres saat debat perdana Pilpres Kamis (17/1/2019). Foto/Tempo.co

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN sepakat untuk netral dalam Pemilu 2019. Hal itu merupakan hasil dari rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 afiliasi dari 38 serikat pekerja perusahaan di lingkungan BUMN tersebut yang digelar di Solo, Kamis (28/3/2019).

Ketua Umum FSP Sinergi BUMN, Ahmad Irfan Nasution menuturkan, hasil rakernas menolak segala bentuk penggunaan resources BUMN untuk kepentingan elektoral calon presiden/wakil presiden tertentu, karena BUMN merupakan entitas bisnis milik negara yang harus menjunjung tinggi profesionalisme dan independensinya dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, 17 April 2019.

Baca Juga :  Ricky Yacobi Meninggal Dunia, Ahmad Sukisno Terkenang Pernah Disanjung Almarhum Saat Cetak Gol Indah untuk Arseto Solo

“Kami juga menyerukan penolakan terhadap penempatan anggota tim sukses, relawan atau kelompok pendukung pemenangan calon presiden serta partai politik pada organ-organ perusahaan, seperti direksi, komisaris, dan dewan pengawas,” imbuhnya.

Selain itu, hasil rakernas juga mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bisnis BUMN, memberikan privilege kepada BUMN dalam menjalankan bisnis termasuk pelaksanaan sinergi BUMN, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya nasional.

Pakar hukum tata negara Dr Refly Harun sekaligus anggota kehormatan FSP Sinergi BUMN mendukung seruan netralitas bagi para pekerja di BUMN. Menurut UU No 7 tahun 2017 tentang BUMM, bagi pekerja di BUMN dan organ-organ perusahaan, seperti direksi, komisaris, dan dewan pengawas dilarang dilibatkan dalam kampanye. Bagi yang melanggar bisa dikenakan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 240 juta.

Baca Juga :  Tracing Lurah Petamburan Hasilkan 27 Orang Positif Covid-19

“Banyak direksi, komisaris, dan dewan pengawas yang menjabat di BUMN lantaran referensi politik. Namun diharapkan, ketika mereka menjabat hendaknya netral dan profesional,” tukasnya. Triawati PP