Trah Keturunan PB II Hingga PB XIII Tegaskan Belum Ada Kesepakatan Pembentukan Lembaga Baru

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Trah keturunan PB II hingga PB XIII tegaskan belum adanya kesepakatan pembentukan lembaga baru. Hal itu terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto yang menyebut keluarga besar Keraton Surakarta yang dianggap sudah berdamai dan bekerja seperti biasa.

Hal.itu diungkapkan Wiranto saat menghadiri acara Jumenengan Sinuhun PB XIII, Senin (1/4/2019) lalu. Melalui Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, mereka menyatakan dalam pembentukan Kelembagaan Keraton Surakarta PB XIII yang baru tak pernah melibatkan gusti dan sentana dalem (keluarga kerajaan) yang lainnya.

“Belum ada itu kesepakatan terkait pembentukan lembaga baru yang dibentuk oleh PB XIII. Kita sangat menyayangkan peryataan Wiranto dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo soal situasi keraton,” urai Ketua Lembaga Dewan Adat, GKR Koes Moertiyah Wandansari, Rabu (3/4/2019).

Gusti Mung menambahkan, putri Sinuhun PB XIII yakni GKR Timoer dan putra Mahkota KGPH Mangkubumi juga tidak dilibatkan dalam kelembagaan baru yang dibentuk oleh PB XIII. Apalagi melibatkan gusti dan sentana dalem (keluarga kerajaan) yang lainnya.

“Ingat Keraton Surakarta bukan milik Raja yang berkuasa saat ini. Namun milik semua keturunan Paku Buwono, dan semua sentana abdi dalem juga memiliki hak yang sama untuk menjaga, merawat dan melestarikan Keraton Surakarta sebagai warisan leluhur, ” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Dewan Adat Keraton Surakarta, KPH Eddy Wirabhumi mengutarakan, terkait hal itu, keluarga besar Keraton Surakarta mulai dari PB II sampai PB XIII akan memberikan pernyataan sikap yang akan dikirimkan pada lembaga terkait termasuk kepada Presiden Joko Widodo.

“Intinya keluarga besar dari dinasti Mataram berharap Presiden juga pemerintah bisa menjadi payung kerukunan keluarga besar Kraton Kasunanan seperti yang disampaikan Presiden pada Gusti Mung di Istana Bogor. Kemudian Menkopolhukam yang mewakili Presiden untuk menyelesaiakan masalah Kraton tidak sesuai arahan Presiden yang intinya adalah kerukunan dan kebersamaan seluruh trah Paku Buwono (PB) II hingga PB XIII,” paparnya.

Kendati demikian, Eddy menambahkan bahwa kenyataannya berbeda dimana anak-anak PB XII, PB XIII dan keturunan trah PB sebelumnya tidak semua dilibatkan.

“Jadi tidak benar jika disebutkan sudah ada kebersamaan putra-putri PB XII dan PB XIII menyatu. Selain itu, masih ada dua perkara gugatan perdata soal keabsahan bebadan Keraton Surakarta yang kita ajukan ke PN Solo dan PT Semarang. Sampai sekarang keputusan ini belum inkrah,” tukasnya. Triawati PP