JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Gaji ke-13 Diberikan Tak Bersamaan THR Lebaran, Ini Sebabnya

ilustrasi gaji
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gaji ke-13 aparatur sipil negara akan dibayarkan pertengahan tahun ini, atau tidak bersamaan dengan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri.

Demikian dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dia mengatakan, aparatur sipil negara tersebut termasuk pegawai negeri sipil, TNI dan Polri.

“Gaji ke-13 baru kami bayarkan pada pertengahan tahun, karena itu adalah untuk membantu biaya sekolah bagi ASN,” kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Kementerian Keuangan bakal menggelontorkan dana sebanyak Rp 40 triliun untuk membayar THR dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara termasuk Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.

Baca Juga :  Ini 3 Kepala Dinas yang Terseret Kasus Korupsi Bupati Kutai Timur dan Resmi Jadi Tersangka

Dua pos anggaran itu, masing-masing bakal mendapat sebanyak Rp 20 triliun.

“Anggaran untuk gaji ke-13 ini sama dengan anggaran tunjangan hari raya, (masing-masing) sebesar Rp 20 triliun,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono kepada wartawan di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Marwanto memastikan gaji ke-13 tidak akan diberikan berbarengan dengan tunjangan hari raya (THR). Gaji ke-13 bakal diberikan pada pertengahan tahun atau sekitar Juli. Adapun pemerintah telah memastikan THR akan diberikan pada 24 Mei 2019.

Baca Juga :  Di Balik Rujak Syahrini Yang Mendadak Diserbu Ratusan Pembeli Tiap Hari. Penjualnya Punya Wajah Cantik Mirip Syahrini, Harga Rujaknya Cuma Rp 10.000, Pembelinya Sampai Ngantri Berjam-Jam

Sri Mulyani menjelaskan Peraturan Pemerintah yang mengatur THR dan Gaji ke-13 tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sedangkan, aturan teknis yang melaksanakan dari Kementerian Keuangan lewat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK diharapkan sudah bisa rampung hari ini.

“Sesudah itu, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, sudah bisa mulai melakukan proses untuk mengajukan,” kata Sri Mulyani.

www.tempo.co