loading...
Loading...

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Jokowi meminta rencana pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa harus berjalan secara inklusif, bukan eksklusif.

Artinya, rencana ini melibatkan masukan dan kajian dari banyak pihak. Termasuk secara akademis maupun secara proses politik.

“Itu wajib, disampaikan presiden kemarin di rapat terbatas. Jadi dipahami dan terlihat dalam proses yang berjenjang,” kata Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika meneruskan pernyataan Jokowi, dalam diskusi bersama Smart FM di Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Salah satu praktik pembahasan secara inklusif itu terjadi ketika pemerintah memisahkan urusan ekonomi mikro prudensial yang selama ini dipegang oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2011.

Pemerintah kemudian menyerahkan urusan itu kepada lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat itu, kata Erani, proses tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan banyak waktu.

Namun dalam proses pemisahan ini, pihak Perguruan Tinggi dilibatkan secara penuh untuk mengidentifikasi untung rugi dari rencana tersebut.

Baca Juga :  Minta Jokowi Tak Emosional Tanggapi Wacana Amandemen UUD 1945, Ketua DPP PDIP Salahkan Pratikno

“Jadi bukan sekedar tempat sosialisasi saja, tapi mereka sebagai produsen pengetahuan juga harus dilibatkan,” kata dia.

Sehingga, Erani menilai pola yang sama bisa juga diterapkan dalam rencana pemindahan ibukota ini.

 

Wacana pemindahan ibu kota kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas Kabinet pada Senin (29/4/2019), guna membicarakan isu tersebut.

Berdasarkan rapat itu, Jokowi telah memberi arahan untuk mengambil alternatif pemindahan ibukota ke luar Jawa.

Esok paginya, pukul 09.00 WIB, Jokowi langsung menggalang pendapat publik terkait rencana itu  melalui akun twitternya @jokowi.

“DKI Jakarta kini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Banyak negara memindahkan ibu kotanya, sementara kita hanya menjadikannya gagasan di setiap era Presiden. Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia?” tulis Jokowi.

Lebih lanjut, Erani menyebut bahwa setahun terakhir, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merampungkan kajian mengenai rencana ini.

Baca Juga :  Muklis Si Pengemis Kaya, Ditangkap Ditangkap di Depan Bank di Pondok Indah, Bawa Uang Rp 194, 5 Juta

Ia meyakini, Bappenas juga telah menggandeng organisasi, lembaga dan individu terkait untuk mendiskusikannya. Diskusi akan terus berlanjut sampai diputuskan jadi sebuah kebijakan final.

Erani juga menekankan bahwa rencana ini harus menjadi sebuah keputusan nasional. Untuk itu, ia berharap isu ini tidak hanya jadi agenda elit semata karena barangkali, tidak semua warga dan daerah menyadari keperluan untuk pemindahan ibukota ini.

“Karena perasaan yang kita punya (ibukota harus dipindahkan) sebagai warga Jakarta, barangkali tidak dimiliki oleh sebagian besar rakyat di luar Jakarta sana,” kata dia.

www.tempo.co

Loading...