loading...
Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Aksi unjuk rasa oleh Persaudaraan Alumni 212 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembacaan putusan sengketa Pilpres Kamis (27/6/2019) mendapat kritikan keras dari sekelompok da’i muda yang menamakan diri Forum Silaturahim Da’i Muda Jakarta.

Menurut mereka, kegiatan itu rawan dipolitisasi dan mendorong MK memutus perkara secara tidak independen.

“Kegiatan tersebut rawan dijadikan medium pergerakan massa dalam menolak hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU),” ujar salah seorang anggota Forum, Rikal Dzikril, di Resto Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Meski dijuluki swbagai Halal Bi Halal Akbar 2019, menurut Rikal, aksi tersebut merupakan gerakan politik imbas ketidakpuasan terhadap hasil pilpres dengan membawa embel-embel agama.

Baca Juga :  Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dinyatakan Positif Virus Corona

Forum Da’i Muda merasa tak tepat Halal Bi Halal ditafsirkan berbeda oleh PA 212. Menurut mereka Halal Bi Halal seharusnya menjadi ajang merekatkan persatuan dan persaudaraan. Namun aksi itu mereka nilai sebaliknya.

Forum Da’i Muda meminta agar tak ada pihak yang memecah belah persatuan bangsa. Rikal dan kawan-kawan juga mendorong semua pihak menerima apa pun hasil sidang PHPU 2019 oleh MK yang mereka nilai sudah berjalan secara profesional dan terbuka.

“Kami meminta semua pihak tidak mengatasnamakan umat Islam termasuk membungkus agenda politik terselubung,” ujarnya.

Aksi dijadwalkan digelar pada 26-27 Juni 2019. Dalam poster ajakan aksi tersebut, ditulis aksi adalah acara Halal Bi Halal di depan MK.

Baca Juga :  Bertambah Tiga Orang, Total Pasien Corona di Jatim Jadi 7 Orang

Menurut juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, aksi itu menuntut pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin agar didiskualifikasi.

Sebab, menurut Novel, fakta hukum yang diajukkan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam persidangan PHPU cukup kuat.

www.tempo.co