loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, Joglosemarnews.com – Dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019), tim hukum Prabowo – Sandiaga menuduh intelijen tidak netral pada pemilihan presiden.

“(Indikasi kecurangan) selanjutnya adalah ketidaknetralan Badan Intelijen Negara,” kata kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana saat membacakan permohonan.

Denny mengatakan BIN telah bertindak menjadi tim pemenangan pasangan calon 01 Jokowi – Ma’ruf Amin.

Baca Juga :  Satu Selamat, Satu Hilang Terbawas Arus Saat Pesawat Latih Cessna Jatuh

Namun mereka tak membeberkan bukti-bukti ketidaknetralan intelijen ini dengan dalih menjaga barang bukti dan keselamatan.

“Ketidaknetralan BIN ini buktinya akan lebih kemudian lagi disampaikan dalam sidang pembuktian.”

Indikasi ketidaknetralan BIN, kata Denny, ada pada pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menyebut pernyataan itu disampaikan SBY pada 23 Juni 2018.

Baca Juga :  Sastrawan dan wartawan senior Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia

Berikut pernyataan SBY yang dikutip dalam sidang MK itu:

“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum. Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itulah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral.”

Baca Juga :  Miris, Perempuan ini Tega Jual Keponannya Kepada Pria Hidung Belang Seharga Rp 10 Juta

Pernyataan itu sesungguhnya disampaikan SBY saat pemilihan kepala daerah serentak 2018. Ucapan SBY soal ketidaknetralan aparat ini juga dibantah oleh tiga instansi, yakni BIN, Polri, dan TNI.

www.tempo.co

Iklan
Loading...