loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, Joglosemarnews.com –
Bambang Soesatyo mengusulkan agar musyawarah nasional Partai Golkar digelar setelah pelantikan presiden dan kabinet, Oktober 2019.

Usul itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar tersebut setelah menerjemahkan pernyataan Presiden Joko Widodo agar Partai Golkar tidak gaduh.

“Saya membacanya kami wajib menjaga suasana politik yang kondusif sampai ritual demokrasi agenda lima tahunan selesai yaitu pelantikan presiden dan kabinetnya,” kata Bambang di The Sultan Hotel, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga :  Unjuk Rasa Akibatkan 3 Polisi Terbakar, Kapolres Cianjur Didesak Mundur

Bambang bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara Senin (15/7/2019) lalu. Keduanya berbincang selama hampir dua jam. Seusai pertemuan, Bambang mengklaim diminta Jokowi menjaga kekompakan Golkar.

Meski begitu, Bambang mengklaim tak ada pembicaraan spesifik dengan Jokowi soal waktu pelaksanaan Munas Golkar. Kata dia, Jokowi menyerahkan sepenuhnya mekanisme itu kepada internal Golkar.

Baca Juga :  45 Persen Kabinet Jokowi-Ma'ruf Diisi Kalangan Partai

Menurut Ketua DPR RI tersebut, Jokowi hanya meminta agar tak ada kegaduhan. Demokrasi, munas, dan pergantian ketua umum adalah hal yang tak bisa terhindarkan, asalkan tak disertai keributan.

Soal waktu Munas, kata Bambang, Golkar sudah tahu sikap Presiden Jokowi yang menyerahkannya pada mekanisme partai.

“Kamilah yang wajib menerjemahkan, beliau berharap tidak ada kegaduhan,” ujarnya.

Baca Juga :  Berbekal Senjata Tajam, Terduga Teroris Ini Serang Markas Polsek Wonokromo

Selain karena menerjemahkan pernyataan Jokowi, Bambang memiliki alasan lain mengusulkan Munas Golkar setelah pelantikan presiden dan kabinet.

Pertama, dia mengklaim ingin menjaga kondusifitas menjelang pelantikan presiden dan kabinet. Kedua, Bambang Soesatyo sekaligus ingin menampik tudingan bahwa kubunya mengincar jabatan-jabatan tertentu.

“Agar tidak ada tudingan kami mengincar posisi-posisi penting karena merebut partai sebelum pengisian jabatan-jabatan itu,” ujarnya.

www.tempo.co

Iklan
Loading...