loading...
Loading...

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebagai tindak lanjut dari kasus korupsi dana hibah KONI, kini Komisi Pemberantasan Koruipsi tengah menelusuri aset milik mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Imam Nahrawi.

Langkah itu sebagi tindak lanjut dari penetapan status tersangka pada diri politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

“Setelah proses penyidikan dilakukan maka tim asset tracing akan menelusuri,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Febri mengatakan, penelusuran aset dilakukan untuk memetakan harta Imam yang diduga didapatkan dari tindak pidana korupsi. Ia berujar penelusuran aset biasa dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara.

Kendati demikian, Febri belum bisa menjelaskan hasil penelusuran aset yang dilakukan KPK.

“Saya tidak bisa sebutkan secara spesifik karena itu kan bagian dari proses,” kata dia.

Baca Juga :  Pro Kontra Gibran dan Bobby Terjun di Pilkada, PKS Anggap Nepotisme, PDIP: Suuzon!

Sebelumnya, KPK menetapkan Imam dan asisten pribadi, Miftahul Ulum menjadi tersangka kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK menduga selama periode 2014-2018 Ulum telah menerima Rp 14,7 miliar. Selain itu, Imam juga diduga menerima Rp 11,8 miliar selama 2016-2018. Sehingga total uang yang telah diterima Imam secara keseluruhan berjumlah Rp 26,5 miliar.

Menurut Alex sebagian uang itu diterima terkait pencairan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018.

Selain itu, sebagian uang itu juga diduga diterima Imam sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Pelaksana Tugas Program Indonesia Emas dan terkait jabatan Imam lainnya di Kemenpora. “Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya,” kata Alex.

Baca Juga :  Gunungkidul Diguncang Gempa 5,0, Tak Berpotensi Tsunami

Imam Nahrawi membantah menerima uang tersebut.

“Saya tidak seperti yang dituduhkan, kami akan mengikuti seperti apa di Pengadilan,” kata Imam di kediamannya di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

www.tempo.co

Loading...