JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Tak Ingin Suara Mahasiswa Terpecah, BEM UGM Tolak Undangan Dialog dari Jokowi

Atiatul Muqtadir, Ketua BEM UGM / tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM
Tak ingin suara mahasiswa terbelah, Ketua BEM  UGM Atiatul Muqtadir  tak mau memenuhi undangan dialog dari Presiden Jokowi.

Tak hanya menolak undangan tersebut, atiatul juga meminta maaf jika pertemuannya dengan Jokowi belum bisa dilakukan untuk saat ini.

Melalui akun Twitter-nya @fathuurr_, Atiatul Muqtadir menyampaikan alasan kenapa pihaknya belum bisa memenuhi undangan dari Jokowi.

Menurut Atitul Muqtadir, tidak etis jika pertemuan itu dilakukan di tengah adanya mahasiswa yang meninggal dunia.

Pun ia tak ingin mengulang kejadian tahun 2015 di mana sikap mahasiswa terpecah usai bertemu dengan Presiden.

Hal itu ia sampaikan melalui siaran pers tertulis.

Ini isinya :

Menyikapi undangan terbuka ajakan pertemuan dari Presiden Joko Widodo kepada mahasiswa, BEM KM UGM dengan ini menyatakan :

Baca Juga :  Penerimaan Peserta Program Kartu Prakerja Sudah 98 Persen, Kuota Gelombang 10 Hanya 116.265 Orang

Bahwa sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasa dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bahwa pada aksi kemarin, tidak hanya melibatkan mahasiswa, tapi juga kaum buruh, petani, dan nelayan yang juga terdampak apablila sejumlah RUU disahkan.

Sehingga, kami menyesalkan apabila undangan tersebut hanya ditujukan untuk mahasiswa tanpa melibatkan perwakilan elemen masyarakat lainnya.

Bahwa di saat yang sama, kami kecewa setiap tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang mana di era Pasca Reformasi seolah mendapatkan angin segar

Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrai sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif.

Baca Juga :  Gadis Belia di Palembang ini Dituding Jadi Pelakor, Dikeroyok 4 Orang hingga Disilet

Namun demikian, kondisi saat ini mengharuskan Presiden untuk ambil bagian dalam mengusut, menindak, dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah melakukan tindak kekerasan kepada massa aksi.

Bahwa hari ini mahasiswa sedang berduka cita sehubungan dengan adanya korban luka maupun korban jiwa yang menimpa massa aksi di berbagai daerah.

Kami memandang menghadiri undangan di istana di tengan kondisi seperti ini merupakan sikap yang kurang etis untuk dilakukan.

Bahwa kami melihat apresiasi pemerintah terhadap demonstrasi tidak sesuai dengan tindakan pemerintah baru-baru ini yang melakukan penangkapan aktivis dan penahanan massa aksi serta danya instruksi kepada menristekdikti untuk meminta rektor menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik.

www.tribunnews.com