loading...
Loading...

JAKARTA, Joglosemarnews.com – Jika UU KPK hasil revisi benar-benar akan disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka dipastikan, ke depan tidak akan ada lagi operasi tangkap tangan (OTT).

“Jadi kalau yang terjadi ke depan itu revisi UU KPK ini disahkan, dikasih nomor, ke depan tidak akan ada OTT itu,” ujar aktivis antikorupsi, Emerson Yuntho di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Baca Juga :  KPK Ungkap Kode Mangga Manis Rp 100 Juta di Kasus Suap Bupati Indramayu

Emerson bahkan menyebut, kalau pun ada OTT, yang terciduk adalah orang yang tak memiliki relasi dengan elite partai politik atau elite di tingkat eksekutif.

“Jadi kalau engga punya beking ya potensi di-OTT,” ucap Emerson.

Baca Juga :  Mulai Besok Hingga 20 Oktober 2019, Demo Mahasiswa Dilarang

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang hingga kini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK).

Padahal, menurut ICW, penerbitan Perpu itu penting untuk menganulir perubahan UU KPK yang dinilai melemahkan.

Baca Juga :  Nilai UU KPK Hasil Revisi Lebih Buruk, 41 Ekonom Surati Jokowi

Setidaknya, ada 10 konsekuensi dari perubahan UU KPK terhadap kerja pemberantasan korupsi hingga citra pemerintahan di mata dunia.

www.tempo.co

Loading...