JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

YLBHI Sebut 44 Orang Tewas Saat Utarakan Pendapat

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati / tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sepanjang Januari 2019 hingga 22 Oktober 2019, terdapat sebanyak 44 orang meninggal secara misterius saat menyampaikan pendapat di muka umum.

Demikian hasil catatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Rinciannya adalah, 33 orang meninggal di Papua dalam Aksi Anti-Rasisme Wamena dan setelahnya.

Kemudian, empat orang juga meninggal di Papua dalam Aksi Anti-Rasisme Jayapura. Sebanyak 2 orang meninggal di Kendari dalam aksi #ReformasiDikorupsi.

Lalu, tiga orang meninggal di Jakarta, juga dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Selanjutnya, sembilan orang meninggal di Jakarta dalam aksi 22-24 Mei.

“Dari 51 korban meninggal tersebut, diketahui sebanyak enam orang meninggal akibat luka tembak dan satu orang meninggal karena kehabisan napas akibat gas air mata. Sisanya, 44 orang tidak ada informasi resmi,” ujar Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur di kantornya, Minggu (27/10/2019).

Baca Juga :  Aksi 1310 Ricuh, Muhammadiyah Sesalkan Pemukulan Relawan Medis oleh Aparat

Terkait kasus itu, Ketua YLBHI Asfinawati menilai nyawa begitu mudah melayang di Indonesia tanpa pertanggungjawaban.

Padahal, di negara demokrasi, kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang.

“Berbulan-bulan tidak ada penjelasan, mereka meninggal karena apa, siapa pelakunya, dan apa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk pelaku ini?” ujar Asfi di lokasi yang sama.

Baca Juga :  Luhut: Setelah Pandemi, Beberapa Investor Mulai Alihkan Perhatian dari Cina ke Indonesia

YLBHI meminta pertanggungjawaban dan penegakan hukum negara terhadap jatuhnya korban-korban ini. Negara dalam hal ini meliputi Komnas HAM, Ombudsman, Kapolri dan DPR, khususnya Komisi III sebagai pengawas jalannya penegakan hukum.

Asfi juga menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dalam kasus ini.

“Kan di atas Kapolri itu tidak langsung Tuhan, tapi ada Presiden. Untuk itu, kita bisa tanya kepada presiden yang memilih Kapolri, kenapa dari dulu tidak meminta pertanggungjawaban Kapolri? Kenapa insiden-insiden seperti ini terus berulang dan polanya sama? Berarti kan ada perintah,” ujar Asfinawati.

www.tempo.co