JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Banding Pemkab Karanganyar Dikabulkan, KIP Jateng Nyatakan Nota dan Kuitansi Desa Buntar Tidak Termasuk!

Ilustrasi Dana Desa
Ilustrasi Dana Desa

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang secara mengejutkan membatalkan keputusan Komisi Informasi Publik  (KIP) Jawa Tengah tentang sengketa informasi publik di Desa Buntar yang dialamatkan lewat Pemkab.

Gugatan yang sebelumnya dimenangkan gugatan Agustine Susamto, melalui tim kuasa hukumnya dari Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum (LPBH) Ksatria, kemudian dibatalkan oleh putusan banding termohon gugatan.

Dalam gugatannya penggugat meminta data soal penggunaan dana desa Buntar tahun 2017 – 2019. Dia meminta lengkap dengan bukti kuitansi dan nota pembelian, karena saat itu ada dugaan  penyimpangan dana desa.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Karanganyar, Eny Fauziah, Kamis (09/01/2020). Dia mengatakan keputusan majelis hakim  PTUN Semarang tersebut sudah dibacakan pada hari Selasa (07/01/2020).

Baca Juga :  Kabar Duka, Ketua RT di Desa Buran Karanganyar Dinyatakan Positif Terpapar Covid-19. Kerabat Cemas Karena Ada Kerabat Meninggal Dunia dan Rumahnya Berdekatan

Salah satu pertimbangan PTUN membatalkan keputusan KPI Jawa tenggah tersebut, karena nota dan kwitansi bukan merupakan informasi yang dimohonkan kepada pemilik informasi.

“Majelis hakim mengabulkan keberatan atau banding yang kita ajukan atas putusan KPI Jawa Tengah tersebut. Langkah selanjutnya, kami segera melakukan sosialisasi ke semua stakeholder atas putusan ini,” kata Eny.

Dijelaskan, keseluruhan isi putusan majelis hakim PTUN, baru diterima satu minggu setelah putusan dibacakan.

Sebelumnya, warga Karanganyar menggugat Pemkab Karanganyar mengenai keterbukaan informasi publik.

Gugatan yang diajukan warga Desa Buntar Kecamatan Mojogedang melalui tim kuasa hukumnya tersebut, berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Setelah melalui serangkaian proses persidangan di Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah akhirnya gugatan tersebut dimenangkan warga (penggugat). Sidang putusan dibacakan pada  tanggal 2 Oktober 2019 lalu.

Baca Juga :  Sebut Hanya Tasyakuran, Warga Lalung Karanganyar Tak Terima Ajang Hiburan Live Show Organ Tunggal Dibubarkan Paksa oleh Aparat. Kasatpol PP Tegaskan Acara Keramaian di Atas 30 Orang Wajib Berizin!

Kuasa hukum penggugat dari Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum (LPBH) Ksatria, Dudin Waluyo Asmorosanto Senin (07/10/2019) mengatakan kasus sengketa informasi berawal saat Agustine Susamto (penggugat) meminta data soal penggunaan dana desa Buntar tahun 2017 – 2019.

Dia meminta lengkap dengan bukti kuitansi dan nota pembelian, karena saat itu  ada dugaan  penyimpangan dana desa, 21 April 2018.

Namun permintaan tersebut,  tidak ditanggapi  dan menyataan bahwa segala informasi tentang penggunaan dana desa tidak bisa diberikan.

Karena tidak mendapat informasi itu, Agustine lalu melaporkan masalah itu kepada bupati sebagai atasan pembina langsung kades Buntar. Namun tidak mendapat tanggapan dari bupati. Akhirnya kasus ini dilaporkan ke KIP Jawa Tengah.

Dalam proses penyelesaian sengketa, akhirnya KIP mengabulkan permohonan penggugat. Wardoyo