Jokowi Berikan Dana Stimulan pada Korban Banjir Asal Ada Penetapan Status Darurat

JOGLOSEMARNEWS.COM |

Minggu, 5 Januari 2020

902958_720 — Sejumlah warga nekat melewati banjir yang merendam Jalan Kartini, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/1/2020). Arus lalu lintas di jalan tersebut lumpuh total, pemukiman warga, toko, hingga rumah sakit terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa serta kendaraan yang tidak sempat dievakuasi juga nampak terendam banjir hingga menutup seluruh badan mobil / tribunnews

BEKASI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah bakal memberikan dana stimulan bagi korban banjir dan longsor Jabodetabek yang mengalami kerusakan rumah. Nominalnya, tergantung kondisi kerusakan yang diterima masing-masing rumah.

Hal tersebut merupakan intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar rumah yang mengalami kerusakan mendapatkan dana stimulan dari pemerintah.

“Bapak presiden telah menugaskan BNPB. Rumah rusak berat itu nanti akan mendapatkan bantuan dana stimulan senilai Rp 50 juta, rusak sedang itu Rp 25 juta, yang rusak ringan Rp 10 juta,” kata Kepala BNPB Doni Monardo, saat meninjau banjir di Gudang BNPB Pondok Gede, Jatiasih, Bekasi, Sabtu (4/1/2020).

Namun demikian, ia menyebutkan dana tersebut bisa dicairkan asalkan pemerintah daerah setempat menetapkan status bencana tersebut dalam status darurat.

“Karena kalau tidak ada status darurat, BNPB tidak bisa memberikan bantuan kepada daerah tersebut,” tukasnya.

Kepala Pusat Data Informasi (Kapusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyatakan, dana stimulan merupakan standar kebijakan pasca bencana yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada korban. Tidak hanya banjir, kebijakan ini bisa digunakan pada bencana bencana lainnya.

Nantinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan mendata terlebih dahulu total kerusakan rumah yang ada di daerahnya masing-masing. Pendataan itu penting agar pemerintah bisa memberikan dana stimulan yang tepat sasaran.

“Kalau misal tadi sudah dihitung sama BPBD, ini rumahnya ada 100 yang rusak berat, ada 50 yang rusak sedang dan berapa lagi yang rusak ringan. itu ditetapkan dulu oleh BPBD,” ungkap Agus saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (4/1/2020).

Setelah ditetapkan BPBD, Agus menerangkan, nantinya akan ada semacam surat keputusan (SK) terkait daftar rumah mana saja yang berhak menerima dana dari pemerintah. Sesudah itu, BPBD akan meneruskan SK tersebut kepada BNPB untuk meminta dana.

“Nanti BNPB akan memutuskan ini sekian milliar, itu nanti mekanisme bangunnya gimana ada membuat kelompok dulu, ada fasilitatornya terus nanti dibangun dan diawasi supaya rumahnya beneran. Jangan sampai dikantongi duitnya,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan, nantinya rumah yang rusak tersebut tidak dibangun oleh warga sendiri. Melainkan rumah tersebut akan dibangun oleh pemerintah.

“Setelah diputuskan oke, rumah akan dibangun pemerintah rumah. Jadi uangnya nanti ada kelompoknya, nanti diawasi oleh PU supaya dipastikan rumahnya bener. Nanti uangnya Rp 50 juta dipakai uang sembarangan sisanya dikantongi. Bisa masuk penjara kalau gitu,” tuturnya.

Selama rumah yang rusak dibangun pemerintah, dia bilang, masyarakat juga mendapatkan dana tunggu hunian paling lama selama 6 bulan. Nantinya, uang tersebut bisa digunakan korban untuk menyewa rumah tinggal sementara.

“Jadi tidak (mengungsi) bangun tenda-tenda dan bangun rumah sementara dulu. Tapi langsung dibuatkan rumah tapi dikasih waktu seperti (gempa) di Ambon. Ambon kayak gitu, oke rumahmu dihitung sekian, nanti kita bayar Rp50 juta per rumah. Selama dibangun pemerintah dia kan nunggu. Dikasih uang namanya dana tunggu hunian,” tandasnya.