JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Ribuan Massa Demo Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS

Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk rasa tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM
Ribuan massa yang menggerudug Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta melakukan aksi unjuk rasa, memaksa pihak kepolisian Polda Metro Jaya menutup jalan tersebut, Senin (20/1/2020).

Penutupan jalan tersebut membuat arus kendaraan dari arah Semanggi menuju Grogol dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda. 

“11:36 Kegiatan penyampaian pendapat di depan Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, sementara Semanggi arah ke Slipi lalin dialihkan ke Jl. Gerbang Pemuda,” cuit akun @TMCPoldaMetro, Senin ( 20/1/2020).

Sementara itu, beberapa kendaraan motor yang terjebak kemacetan akibat demonstrasi sempat ingin menggunakan jalan tol di depan DPR. Mereka masuk melalui jalur Exit Tol Senayan dan membuat kendaraan di tol terhambat. 

Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, polisi pun menutup jalan tersebut. “Sementara Exit Tol Senayan lalin dialihkan ke Exit Tol Slipi.”

Demo buruh yang terpusat di Ibu Kota itu sedianya diikuti sekitar 30.000 buruh yang berasal dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Demo ini juga akan dilakukan serentak di 20 provinsi lainnya, antara lain , Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Salah satu yang diprotes dalam demo buruh ini adalah soal pekerja tetap bisa digantikan menjadi pekerja kontrak dengan upah yang tidak alami peningkatan.

Selain itu, pekerja kontrak tidak akan mendapatkan pesangon bila terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Untuk mengamankan jalannya aksi itu, polisi akan mengerahkan sebanyak 6.000 personel gabungan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menerangkan para personel gabungan terdiri dari TNI-Polri hingga unsur dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Satpol PP dan Dishub.

www.tempo.co

Baca Juga :  Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber: Pelaku Alfin Andrian Bawa Pisau dari Rumah, Polisi Sebut Ada Indikasi Rencana Pembunuhan