loading...

Div Humas Polri saat memberikan keterangan kepada awak media. Foto: Dok Mabes Polri

JAKARTA (JOGLOSEMARNEWS.COM )-Mabes Polri secara resmi mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona baru alias Covid-19. Maklumat yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham  Azis tersebut salah satu isinya, secara tegas melarang agar tidak membuat kegiatan-kegiatan yang menjadi tempat berkumpulnya massa dalam jumlah banyak di tempat-tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

“Ini sebagai
langkah konkrit secara baik cepat dan tepat agar penyebaran virus ini tidak
meluas dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,”
kata Kaidv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Senin (24/3).

Mabes Polri menegaskan tidak segan untuk
membubarkan masyarakat yang Berkumpul atau sifatnya mengumpulkan banyak orang
di suatu tempat. Bila masyarakat menolak atau melawan aparat, maka Polri akan
menindak dengan tegas.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal
menjelaskan aparat penegak hukum berhak untuk membubarkan massa untuk mencegah
penularan Covid-19 sesuai maklumat Kapolri. Ada ancaman pidana bila masyarakat
tak mematuhi himbauan untuk tidak berkumpul.

“Apabila ada masyarakat yang membandel
yang tidak mengindahkan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan
negara, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Kami akan proses hukum
dengan pasal 212 KUHP, 216 KUHP dan 218 KUHP,” jelas Irjen Pol Mohammad
Iqbal, Senin (23/3/2020).

Dalam siaran pers
yang diterima Redaksi JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (24/3/2020), jenderal bintang dua ini mengatakan sebelum Polri menerapkan pasal
pidana, Polri akan mengedepankan upaya dialog dengan masyarakat. Polri
memberikan himbauan agar masyarakat membubarkan diri dan tetap di rumah saja
mengikuti himbauan dari pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19.

“Yang harus ditekankan hari ini adalah
polri tidak ingin akibat berkerumunan, apalagi hanya kongkow-kongkow, dan
menyebabkan virus ini bertambah. Kami akan melakukan pembubaran bila perlu
dengan sangat tegas. Tapi ingat bahasa persuasif humanis tetap kami kedepankan
dahulu. Dengan konsekuensi apapun kami tetap maksimal. Tugas kami selaku
pelindung, dan pengayom masyarakat guna terpeliharanya kamtibmas,”
jelasnya.

Berikut Pasal 212, 216 dan 218 KUHP yang
bisa diterapkan bagi masyarakat yang tetap berkumpul di suatu tempat :

– Pasal 212 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang
sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan
pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal
tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal
tujuh tahun penjara.

– Pasal 216 ayat (1) berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja tidak
menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh
pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan
tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak
pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi
atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang
dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan
ribu rupiah.”

– Pasal 218 KUHP berbunyi :

“Barang siapa pada waktu rakyat datang
berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh
atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan
dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda
paling banyak sembilan ribu rupiah”.(Syahirul)