JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Terganggu Corona, Pemerintah Beri Kelonggaran Waktu Pengusaha Bayar THR

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto: Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Meski mewajibkan pengusaha membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya, namun Pemerintah memberikan kelonggaran dalam teknis pembayarannya.

Kelonggaran tersebut diberikan dalam konteks mewabahnya virus corona atau covid-19, yang mengakibatkan lesunya sunia usaha.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI mengatakan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh serta pekerja mengenai pembayaran THR pada tahun ini.

“Kami memahami tekanan yang dialami oleh pengusaha akibat wabah corona di perekonomian kita. Maka dari itu kami melakukan komunikasi dengan pengusaha dan pekerja sekaligus,” katanya Kamis (2/4/2020).

Dia menyebutkan, dari hasil diskusi dengan pengusaha dan pekerja tersebut, diputuskan bahwa pengusaha tetap diwajibkan membayar secara penuh THR kepada karyawanya.

Namun, pemerintah memberikan kelonggaran dalam hal proses penunaian kewajiban pengusaha itu.

“Pembayaran THR akan dilakukan menggunakan mekanisme dialog antara pengusaha dan buruh atau pekerja di tiap perusahaan. Misalnya, apabila THR tidak bisa dibayarkan sekaligus maka pengusaha bisa membayarnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu yang disepakati,” lanjutnya.

Selain itu, Ida mengatakan, pemerintah juga memberikan skema kelonggaran kepada pengusaha terkait pembayaran THR.

Salah satu kelonggaran itu berupa penundaan pembayaran THR dalam waktu tertentu, sesuai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.

“Dari kesepakatan tentang jangka waktu penundaan pembayaran THR itu kami akan memantau tingkat kepatuhannya. Apabila pengusaha tidak mematuhi kesepakatannya dengan pekerja, maka akan kami berlakukan sanksi administrasi sesuai ketentuan,” katanya.

Dia mengatakan, aturan mengenai THR terdapat pada Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang pengupahan, Permenaker No.6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, serta Permenaker No.20/2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi atas PP No.78/2015.

www.tempo.co

Baca Juga :  Kasus Klinik Aborsi Ilegal Jalan Percetakan Negara: Polisi Sebut Proses Menggugurkan Janin Hanya 5 Menit