SEMARANG,JOGLOSEMARNEWS.COM – Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Kota Semarang yang akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19 dapat dipastikan menjadi membengkak. Sebelumnya, pemerintah, DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil keputusan secara bulat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 270 akan digelar pada 9 Desember.
Sedangkan untuk tahapannya akan dimulai 15 Juni dengan mengusung protokol kesehatan termasuk penggunaan alat sekali pakai. Adanya potensi penambahan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta ada hal yang harus dicermati dalam pengajuan anggaran Pilkada.
Ia meminta KPU Kota Semarang agar mengefisiensi anggaran Pilkada yang akan digelar di tengah pandemi Covid-19.
“Adanya pengajuan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada yang digelar di tengah pandemi Covid-19, jangan sampai mengakibatkan keuangan Pemkot Semarang jebol,” ujar Hendi sapaan akrab orang nomor satu di Kota Semarang ini, Jumat (12/6/2020).
Hendi juga mengakui bahwa pihaknya bisa memahami jika anggaran Pilkada 2020 yang akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19 menjadi membengkak. Pasalnya, untuk melanjutkan tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan Covid-19 akan berpengaruh dengan anggaran. Namun, sebagian besar anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 cukup besar.
“Saya sudah menyampaikan ke pihak KPU, kalau rapid test harus dilakukan semua, akan menjadi beban yang luar biasa. Kami masih melakukan negosiasi sama KPU Kota. Angka-angka mana yang sekiranya bisa efisien, efektif, dan mampu disiapkan oleh pemerintah daerah,” jelas Hendi.
Ia juga mengungkapkan, Pemkot Semarang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp72 miliar ke KPU Kota Semarang untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.
“Anggaran itu ditetapkan sebelum terjadinya pandemi virus Covid-19. Anggaran itu tidak kita otak-atik. Anggaran untuk Pilkada tidak boleh diubah dalam refocusing anggaran untuk Covid-19,” terang Hendi.
Hendi juga meminta KPU sebagai pihak penyelenggara harus bisa melakukan efisiensi anggaran. Bahkan Hendi menyebut adanya kemungkinan APBD Kota Semarang tidak mampu memenuhi pengajuan tambahan anggaran Pilkada.
“Saya minta agar KPU dapat memanfaatkan anggaran yang sudah ada. Saya sudah sampaikan hal itu kepada pihak KPU, selain itua adanya kemungkinan APBD Kota Semarang tidak dapat meng-cover adanya penambahan anggaran Pilkada yang akan diajukan oleh KPU,” pungkas Hendi. Satria Utama
- Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
- Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
- Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
- Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com
