Wali Kota Hendi Minta Validasi Data Penerima Bansos Tak Terjadi Duplikasi

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Lonjakan penambahan kasus positif corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota Semarang masih terjadi. Dalam menghadapi pandemi covid-19, Pemerintah Kota Semarang terus menggulirkan berbagai kebijakan. Selain berbagai upaya pencegahan dan penindakan penularan covid-19, Pemkot Semarang juga menggulirkan berbagai kebijakan inovatif.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, menyampaikan, ada dua poin inovasi, yaitu pembentukan kampung hebat siaga covid-19, serta pemetaan wilayah dan pemantauan klaster oleh masing-masing pemangku wilayah. Menurutnya, kampung hebat siaga covid-19 merupakan sebuah gerakan mandiri secara swadaya di masing-masing kampung, untuk mengantisipasi penyebaran covid di wilayahnya.

“Nantinya akan ada posko di pintu masuk wilayah yang digerakkan oleh warga, terkait pengecekan suhu badan para pendatang, penerapan SOP seperti masker dan cuci tangan dengan sabun, pengaktifan kegiatan ekonomi masyarakat, pembentukan embung di mana ada dapur umum bagi warga tidak mampu, pengolahan kain perca untuk diubah

menjadi masker, serta gerakan peningkatan roda ekonomi di wilayahnya,” jelas Hendi dalam Rakor Tindak Lanjut Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), bersama para camat dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah kota Semarang, Rabu (8/7/2020) kemarin.

Hendi juga menyebutkan, mulai Kamis (9/7/2020) hari ini, pihaknya menginstruksikan seluruh camat harus mengumpulkan para lurah untuk segera bergerak bersama instansi terkait, agar membentuk paling tidak satu kampung hebat siaga covid-19 pada minggu ini. Kemudian disusul kampung-kampung hebat lainnya di kelurahan lain.

“Susun segera kriteria apa saja yang harus disiapkan oleh lurah dan warga untuk membentuk kampung siaga ini sebagai inovasi kita. Targetnya, semua kampung memiliki kemandirian secara swadaya dalam menghadapi kondisi terbaru covid-19 di Kota Semarang,” pintanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta para camat dan kepala dinas untuk disiplin melakukan penegakan Peraturan Wali Kota dengan melakukan pemetaan wilayah yang dilakukan setiap hari secara fokus. Seperti wilayah mana di sebuah kecamatan yang merupakan titik paling ramai seperti Tlogosari di Kecamatan Pedurungan.

“Upaya teknis lainnya yaitu penataan dan patroli klaster-klaster seperti pasar, pelayanan medis seperti rumah sakit dan puskesmas, serta pabrik sebagai klaster baru penambahan kasus secara signifikan di Kota Semarang. Saya menyarankan untuk dilakukan sterilisasi di pabrik serta ditempatkan chamber untuk mensterilkan para pekerjanya,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengundang para kepala pasar untuk melakukan upaya lebih keras lagi, yaitu dengan mendisiplinkan para penghuni pasar dengan SOP kesehatan. Sebagai klaster yang paling mendominasi, pihaknya meminta para camat dapat berkoordinasi dengan Danramil dan Kapolsek untuk menyisir pasar, pabrik, perusahaan, dan industri di masing-masing wilayahnya agar tertib SOP.

Hendi menyadari ada kekhawatiran berbagai pihak terkait Covid-19 ini. Namun, dia menegaskan jangan sampai terlalu ketakutan, karena dari data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang, dari 2.185 kasus positif di Kota Semarang, sebanyak 1.005 orang terkonfirmasi sembuh. Sementara, sisanya 972 orang masih dalam perawatan, dan 208 orang meninggal.

“Yang perlu kita waspadai adalah masyarakat di usia 55 tahun ke atas yang masih aktif beraktivitas. Minta para takmir masjid untuk mendisposisikan kepada yang lebih muda, ibu-ibu pengantri sembako agar kita imbau untuk berada di rumah saja,” tambah Hendi.

Selain itu, lanjutnya, yang perlu diwaspadai adalah terkait penyakit bawaan yang menyertai. Kematian Covid-19 di Jawa Tengah disertai penyakit lain, seperti 36,2 persen dari penyakit diabetes melitus, 35 persen hipertensi, delapan persen ginjal kronis, 7,4 persen gagal jantung, 6,8 persen stroke, dan 3,7 persen jantung koroner. Jenis penyakit yang bermula dari pola hidup warga.

Terkait Bantuan Sosial (Bansos), Hendu menyebutkan, dari informasi yang diperoleh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah terkait penyaluran bansos terdapat kendala duplikasi alamat dan NIK serta pencatatan NIK yang tidak cermat.

“Dari 150 ribu paket sembako yang dibagikan pada Juni ini telah ditemukan duplikasi sebanyak 13 ribu alamat. Hal ini yang dia tekankan kepada para Camat dan Lurah untuk lebih cermat dan teliti dalam hal pendataan warganya,” terang dia. Satria Utama