JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Solo

Bawaslu Solo Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solo melakukan perkuatan lembaga dalam hal Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada jajaran pengawas terutama di tingkat kecamatan. Hal itu dilakukan menyusul tingginya kebutuhan informasi publik terutama dalam hal pemilihan kepala daerah.

Anggota Bawaslu Kota Solo Koordinator divisi Hubungan Masyarakat, Hukum data Informasi (Humas, hukum Datin), Agus Sulistyo mengatakan, PPID merupakan amanat undang-undang nomer 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Setiap lembaga publik seperti Bawaslu Kota wajib menyajikan informasi publik dibawah pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumen/ PPID. Artinya keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib dalam suatu lembaga.

Baca Juga :  Gandeng SOLOPEDULI, SOLUSI ZAKAT Salurkan Sembako Dan Uang Santunan Anak-anak Yatim

Dan sekarang kita tengah memperkuat personil untuk manajemen atau pengelolaan informasi publik di tingkat kecamatan. Harapannya wascam memiliki wawasan apa saja informasi yang dihalalkan dan diharamkan untuk di share publik,” paparnya, Rabu (16/9/2020).

Selain itu, Bawaslu juga memberikan pemantapan terkait dengan pengelolaan PPID dalam hal informasi yang dikecualikan, serta merta dan informasi setiap saat. Pengarahan langsung dengan berbagai tata cara permintaan informasi publik juga disimulasikan dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut diikuti sebanyak 15 panwaslu kecamatan di 5 kecamatan.

“Pemahaman penyelenggara pengawas adhoc untuk mengelola menyimpan dan merawat informasi publik, kemudian mana-mana saja yang boleh disampaikan secara terbuka/dikecualikan. Nantinya wascam juga bisa menjadi pemberi petunjuk ketika ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan informasi di tengah masyarakat terkait kegiatan Bawaslu,” imbuh Agus.

Baca Juga :  UMS Lantik 22 Dokter Gigi Secara Online. Pelantikan Pertama yang Dilakukan Secara Daring

Di sisi lain, Agus juga menyebutkan terdapat informasi lainnya yang dikecualikan dengan pertimbangan yang berkaitan dengan informasi kelembagaan.

“Misalnya jika informasi tersebut dibuka membahayakan akan lembaga, kemudian jika tidak dikecualikan bisa mencegah proses penanganan pelanggaran/penyelesaian sengketa. Atau informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan pengawas pemilu/pemilihan, misalnya informasi yang mengungkap identitas pelapor, informan, saksi, yang mengetahui terhadap tindak pidana/pelanggaran pemilihan juga wajib dikecualikan,” tukasnya. Prihatsari