BEM UMS Berkomitmen Perangi Hoaks Pilkada 2020

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Dalam rangka turut mengawal proses politik yang berkualitas dan damai, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berkomitmen untuk memerangi berita bohong. Salah satu upaya dengan menggelar kegiatan diskusi daring bertajuk “Strategi-Partisipas Mahasiswa Mengawal Pilkada 2020 Berkualitas dan Damai”, Senin (7/9/2020).

Presiden BEM UMS Fakultas Hukum, Aditya Ramadhan mengatakan, mahasiswa bersama dengan elemen lain wajib aktif berpartisipasi dan berkontribusi mengawal jalanannya proses politik Pilkada 2020 berkualitas. Menurutnya, fungsi social control mahasiswa mesti digalakkan untuk mengantisipasi praktik buruk dalam Pilkada 2020.

“Setidaknya, dengan menguatnya sentimen yang dibungkus dalam praktik politik identitas serta massifnya informasi bohong dan adu-domba mestinya menjadi perhatian serius semua kalangan, termasuk mahasiswa. Politik identitas dan hoaks justru akan menumpulkan rasionalitas pemilih yang akhirnya hanya akan membuat sistem demokrasi kita lumpuh,” paparnya.

Dan demi merawat marwah demokrasi dengan menjamin proses Pilkada 2020 berkualitas dan damai, lanjut Aditya, mahasiswa mesti berkontribusi dengan melakukan edukasi publik tentang bahaya informasi bohong yang mudah mengadu-domba, termasuk juga bahaya sentimen politik identitas yang tak jarang membuat retak keakraban masyarakat.

“Harapannya melalui gelaran diskusi ini mampu memantik kepekaan mahasiswa dan aktivis kampus terhadap isu-isu Pilkada. Mari kawal bersama-sama proses pemilihan elektoral ini secara transparan, berintegritas, dan sejuk,” tukasnya. Prihatsari

Sementara itu, Direktur Riset Setara Institute, Halili, selaku narasumber diskusi me.bahas tentang pentingnya peran mahasiswa menjelang Pilkada 2020. Peran mahasiswa sangat penting, terutama untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

“Dalam hal ini, mahasiswa harus berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan agar tidak menyimpang. Peran mahasiswa menjadi kian urgen mengingat lemahnya kontrol pengawasan di tingkat elite.

Selain untuk mengontrol kekuasaan, mahasiswa juga harus menjadi soliditas dan kohesi sosial masyarakat, terutama menjelang Pilkada 2020. Sebab dalam kontestasi elektoral, baik Pemilu maupun Pilkada yang paling berbahaya ialah politisasi agama karena bersifat destruktif dan merusak kebhinekaan yang telah menjadi pondasi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” bebernya. Prihatsari