JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Putra Sulung dan Menantu Presiden Jokowi Maju Pilkada Serentak 2020, Ini Perbandingan Harta Kekayaan Gibran dan Bobby, Tajir Siapa?

Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution (kanan). Foto: Instagram
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JOGLOSEMARNEWS.COM Dua anggota keluarga Presiden Joko Widodo diketahui tengah maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Keduanya yakni putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wali kota Solo, serta menantunya, Bobby Nasution, yang maju menjadi calon wali kota Medan.

Sebagai salah satu syarat untuk maju menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 adalah harus melaporkan harta kekayaannya. Lantas bagaimana perbandingan harta kekayaan dari Gibran dengan Bobby?

Dalam lembar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memuat keterangan harta yang meliputi tanah dan bangunan; alat transportasi dan mesin; harta bergerak lainnya; surat berharga; kas dan setara kas; harta lainnya; serta hutang.

Menilik LHKPN dalam situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (25/9/2020), keduanya telah melaporkan harta kekayaan mereka. Berikut ini perbandingannya:

1. Tanah dan Bangunan

Dalam laporan harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN KPK, Gibran memiliki lima bidang tanah yang berlokasi di Kota Solo dan Sragen dengan total nilai mencapai Rp13,4 miliar.

Sementara Bobby memiliki delapan bidang tanah yang berada di Jakarta Selatan, Deli Serdang, Medan, dan Kota Solo dengan total nilai mencapai Rp34,1 miliar.

2. Alat Transportasi dan Mesin

Gibran mendaftarkan delapan unit kendaraan yang terdiri dari tiga unit sepeda motor (Honda Scoopy 2015, Honda CB-125 1974, Royal Enfield 2017) dan lima buah mobil (Toyota Avanza 2016, Toyota Avanza 2012, Isuzu Panther 2012, Daihatsu Grandmax 2015, Mitsubishi Pajero sport 2016). Total kendaraan yang dimiliki Gibran bernilai Rp682 juta.

Baca Juga :  VIDEO : Alasan Diah Warih Kini Dukung Gibran-Teguh

Sedangkan Bobby melaporkan enam unit kendaraan, yang terdiri dari lima mobil (Toyota Kijang Innova 2018, Mitsubishi Lancer 2008, Honda Accord 2020, Suzuki ST100 1996) dan satu sepeda motor (Yamaha Z8D Mio 2008). Total seluruhnya mencapai nilai Rp1,26 miliar.

3. Harta Bergerak Lainnya

Gibran mendaftarkan harta yang termasuk harta bergerak lainnya senilai Rp260 juta. Sementara Bobby mengaku tidak memiliki harta yang masuk dalam poin ini.

4. Surat Berharga

Pada poin surat berharga, dalam laporan LHKPN Gibran mengaku tidak memiliki, sedangkan Bobby mencatat kepemilikan surat berharga mencapai Rp10,5 miliar.

5. Kas dan Setara Kas

Sementara pada poin kas dan setara kas, pada laporan milik Gibran tertulis jumlah harta sebesar Rp2.154.396.134, sedangkan Bobby menuliskan jumlah sebesar Rp8.926.280.543.

6. Harta Lainnya

Pada poin harta lainnya, dalam laporan milik Bobby tertulis kosong. Sedangkan pada laporan milik Gibran, tertulis jumlah Rp5.552.000.000

Terakhir, pada poin Hutang, Bobby menuliskan tidak memiliki catatan hutang, sedangkan Gibran melaporkan hutang yang dimilikinya mencapai Rp895.586.004.

Dengan demikian, total harta kekayaan masing-masing setelah dikurangi dengan hutang yakni: Gibran memiliki total harta kekayaan senilai Rp 21.152.810.130 (Dua puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh rupiah).

Baca Juga :  Bantah Dianggap Tak Mau, KPK Mengaku Masih Optimis Bisa Tangkap Harun Masiku

Sedangkan Bobby memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 54.861.280.543 (lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh tiga).

Dalam catatan KPK, rincian harta kekayaan pada lembar laporan tersebut sesuai dengan data dan informasi LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggaran negara melalui laman elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik penyelenggara negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka penyelenggara negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, daftar harta kekayaan tersebut telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Terakhir, pengumuman ini diumumkan dengan catatan lengkap berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan pada tanggal 24 September 2020.