JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Beredar 9 Hoaks dan Disinformasi Terkait Isi UU Cipta Kerja di Masyarakat, Ini Bantahan Presiden Jokowi

Tangkapan layar pidato penjelasan dan bantahan Presiden Joko Widodo terkait UU Cipta Kerja dan isu yang berkembang di masyarakat. Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden
madu borneo
madu borneo
madu borneo

BOGOR, JOGLOSEMARNEWS.COM Presiden Joko Widodo menyampaikan penjelasan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (8/10/2020) lalu. Jokowi juga memberi bantahan terhadap sejumlah isu yang disebutnya sebagai disinformasi dari substansi UU Cipta Kerja.

Presiden Jokowi sebelumnya juga menyebut terjadinya unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh hoaks dan disinformasi mengenai undang-undang yang juga dikenal dengan Omnibus Law tersebut.

“Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi, mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial,” ujar Jokowi dalam penjelasan yang disampaikan secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020).

Pada kesempatan itu Jokowi juga membantah sejumlah disinformasi dan hoaks seputar UU Cipta Kerja. Berikut ini sembilan bantahan Jokowi terkait disinformasi UU Cipta Kerja:

1. Penghapusan Upah Minimum

Di masyarakat beredar isu yang menyebut UU Cipta Kerja akan menghapus penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Presiden Jokowi pun memastikan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada.

“Hal ini tidak benar, karena faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada,” jelas Jokowi.

2. Upah Pekerja Dihitung Per Jam

Terkait isu yang menyebut bahwa setelah UU Cipta Kerja disahkan maka pekerja akan dibayar berdasarkan hitungan jam, Jokowi menegaskan sistem pengupahan masih merujuk ke aturan yang lama. Sehingga isu tersebut juga tidak benar.

“Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” kata Jokowi.

3. Penghapusan Hak Cuti Pekerja

Baca Juga :  Bertemu Presiden Jokowi, PM Jepang Yoshihide Suga Sepakati 5 Hal Ini: Mulai dari Pinjaman Rp6,9 Triliun hingga Isu Laut China Selatan

Presiden Jokowi menekankan RUU Cipta Kerja tetap menjamin berbagai hak cuti bagi pekerja, mulai dari cuti sakit, cuti kematian, hingga cuti kelahiran. Dengan begitu, informasi soal semua cuti dihapuskan dan tidak ada kompensasinya dipastikan adalah hoaks.

“Ada kabar yang menyebut semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan ini juga tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin,” tutur Jokowi.

4. Perusahaan Bisa Mem-PHK Sepihak

Salah satu isu yang santer terdengar di masyarakat soal UU Cipta Kerja adalah bahwa perusahaan akan dapat memutus hubungan kerja atau PHK kepada pekerja secara sepihak. Isu tersebut dipastikan Jokowi juga merupakan hoaks. Ia pun meluruskan bahwa soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) perusahaan tidak dapat melakukan secara sepihak.

“Apakah perusahaan bisa PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak,” ujar dia.

5. Jaminan Sosial Dihapus

Penghapusan jaminan sosial merupakan salah satu isu yang paling disorot para pekerja. Terkait hal itu, Presiden Jokowi memastikan bahwa jaminan sosial bagi buruh dan pekerja tetap ada dan tidak dihapus. “Kemudian juga pertanyaan benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar jaminan sosial tetap ada,” tutur Jokowi.

6. Penghapusan Izin AMDAL

Beredar isu di tengah masyarakat bahwa setelah UU Cipta Kerja disahkan, maka perusahaan tidak perlu mengurus izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Sehingga muncul kekhawatiran akan terjadinya kerusakan lingkungan.

Terkait isu tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa persyaratan AMDAL tetap ada bagi industri besar. “Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan,” ucapnya.

Baca Juga :  Kunker Prabowo ke AS Banjir Kritik, Dahnil Anzar Anggap Kritik Hal Biasa

7. Komersialisasi Pendidikan

Presiden Jokowi juga membantah isu bahwa UU Cipta Kerja memicu komersialisasi pendidikan. Dia menjelaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR hanya mengatur pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Jokowi pun menjamin bahwa perizinan pendidikan dan pondok pesantren tidak akan diatur dalam UU Cipta Kerja. Ia menegaskan pendidikan di pondok pesantren masih merujuk pada aturan lama yang selama ini berlaku.

8. Pentingnya Bank Tanah

Jokowi mengatakan keberadaan Bank Tanah pada masa kini diperlukan untuk menjamin pembangunan sosial serta pemerataan ekonomi. Bukan hanya itu, Bank Tanah bertujuan untuk memberikan akses kepemilikan lahan bagi masyarakat. “Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilihan lahan dan tanah dan kita selama ini kita tidak memiliki bank tanah,” tandas Jokowi.

9. Resentralisasi Kewenangan ke Pemerintah Pusat

Presiden Jokowi juga membantah isu yang menyebut pemerintah akan melakukan resentralisasi kewenangan dari daerah ke pusat. Ia menjamin tak ada resentralisasi pengurusan perizinan berusaha dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam UU Cipta Kerja. Menurut dia, perizinan berusaha tetap kewenangan pemerintah daerah.

Hanya saja, kewenangan itu dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, Jokowi juga memastikan bahwa kewenangan perizinan non berusaha juga tetap berada di pemerintah daerah.

“Tidak ada perubahan, bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu,” pungkas Jokowi.