JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Tidak Antipati dengan UU Cipta Kerja, SBY: Selesaikan Masalahnya Dulu Sebelum Disahkan

tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku partainya tidak menolak dan antipati terhadap UU Cipta Kerja yang memicu terjadinya aksi demonstrasi dan berujung ricuh.

Hanya saja, dia meminta pemerintah dan DPR menyesaikan masalahnya terlebih dahulu sebelum undang-undang tersebut disahkan, karena di lapangan masih banyak terjadi penolakan.

Sekali lagi SBY menegaskan, partainya tidak anti terhadap regulasi yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Kalau RUU masih ada masalah-masalah yang mungkin serius disahkan, hampir pasti begitu dijalankan nanti menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih luas. Lebih bagus dituntaskan dulu,” katanya dalam acara ‘Ngobrol Santai’ yang diunggah channel YouTube-nya, Senin (12/10/2020).

Baca Juga :  Cegah Ceramah Provokatif di Masjid, Kementerian Agama Bakal Sediakan Materi untuk Khotbah Jumat

Menurut SBY, dalam pembuatan undang-undang, DPR dan pemerintah seharusnya membuka pintu dialog dan konsultasi bagi pihak-pihak yang menolaknya.

“Kalau konsultasi jangan hanya kepada unsur-unsur yang setuju. Justru yang belum setuju diajak bicara,” tuturnya.

Undang-undang yang baik, kata SBY, adalah yang bisa mengakomodir kepentingan semua pihak.

“Semua win, dunia usaha atau bisnis win, para pekerja win, rakyat di bawah juga dapat manfaatnya, pecinta lingkungan juga diperhatikan, everybody win. Itu undang-undang yang baik,” tuturnya.

Baca Juga :  Sesalkan Ancaman DO pada Siswa yang Ikut Demo, KPAI: Jangan Hilangkan Hak Pendidikan Anak!

Ia mengamini jika Indonesia dan di seluruh dunia memiliki masalah dalam bidang perekonomian, seperti menjaga pertumbuhan ekonomi, menggalakkan investasi, hubungan antara perusahaan dan pekerja, hubungan antara negara dan rakyat, serta yang lainnya.

Oleh sebab itu, perlu regulasi yang baik dan tepat. “Kalau kemarin masih ada konflik, katakanlah kepentingan antara pemerintah dengan yang lain, antara dunia usaha dengan yang lain, berarti masih ada masalah,” ujar dia.

www.tempo.co