JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

TNI Copoti Baliho Rizieq Shihab, Sekum FPI: Hanya Presiden yang Bisa Perintahkan

Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman ditemui awak media di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) petang / tempo.co
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyayangkan pasukan elit TNI digunakan untuk menakut-nakuti di markas FPI kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, sejak kemarin di media sosial viral video tentang konvoi mobil Koopssus (Komando Operasi Pasukan Khusus) TNI yang sempat berhenti sesaat di depan markas FPI di Petamburan.

“Sayang juga, pasukan yang dikerahkan ke Petamburan itu adalah pasukan super elit. Prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan untuk menakut-nakuti rakyat,” kata Munarman, Sabtu (20/11/2020).

Baca Juga :  Muncul Klaster Baru Covid-19 Pasca Acara Rizieq Shihab: 7 di Petamburan, 20 Megamendung, 50 di Tebet

Menurut Munarman, kegiatan TNI yang terjadi beberapa hari ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo.

Selain unjuk kekuatan di Petamburan, sejak kemarin TNI juga mencopot spanduk bergambar Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab.

Kegiatan TNI mencopot hingga unjuk kekuatan di Petamburan, kata dia, merupakan operasi militer selain perang (OMSP).

Tugas TNI yang diatur dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang (OMSP).

Baca Juga :  Mahasiswa Pelapor Rektor Unnes ke KPK Atas Tuduhan Korupsi Dikembalikan ke Orangtuanya

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang TNI menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

“Nah rakyat tentu tahu copot baliho dan pengerahan pasukan ke Petamburan itu bukan operasi militer perang.” OMSP, ujar dia, yang bisa memerintahkan hanya presiden.

Sebaiknya, kata dia, Presiden memerintahkan OMSP untuk pasang sendiri baliho bergambar dirinya agar tidak merusak milik orang lain.

“Dan bagus. Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang gak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun.”

www.tempo.co