JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah

Gawat, 43 TPS di Sejumlah Pilkada Berpotensi Harus Digelar Pemungutan Suara Ulang. Bawaslu Ungkap Ada Temuan, Berikut Daftarnya!

Ilustrasi Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan suami saat memasukkan surat suara usai mencoblos pada Pilkada Rabu (9/12/2020). Foto/Wardoyo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan sebanyak 43 tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2020.

Data tersebut dilaporkan pengawas dilapangan melalui Sistem Pengawasan Pilkada (Siwaslu) hingga pukul 20.00 WIB.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan penyebab terjadinya PSU diantaranya karena terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain.

Kemudian pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS.

“Ada pula KPPS mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos,” kata Fritz saat melakukan konferensi pers di Media Center Bawaslu di Jakarta, Rabu (9/12/2020) seperti dirilis website resmi Bawaslu.

Baca Juga :  Berikut Daftar Nama 47 Korban Pesawat Sriwijaya Air yang Sudah Teridentifikasi. Bagaimana Nasib Jenazah 2 Korban Kakak Beradik Asal Sragen?

Dia menyebutkan 43 TPS tersebut tersebar di Agam, Banggai, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, Indramayu, Bolaangmongondo Timur.

Lalu, Labuhanbatu Utara, Malang, Toli-Toli, Kapuas Hulu, Kota Bukit Tinggi, Kota Jambi, Kotamobagu, Kota Makassar, Palangkaraya, Kota Sawah Lunto, Kutai Timur, Melawi, Munahasa Utara, dan Musi Rawas Utara.

Selanjutnya, Fritz menyebut PSU berpotensi juga terjadi di Nabire, Pangkajene Kepulauan, Parigi Mouting, Pasaman, Seram Bagian Timur, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, dan Tana Datar.

Fritz menerangkan pengaturan soal PSU terdapat dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Ini kami katakan bahwa UU telah menjelaskan batasan-batasan PSU dapat dilakukan,” jelas pria asal Medan itu.

Baca Juga :  Sudah 29 Korban Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Teridentifikasi, termasuk Bayi Usia 11 Bulan. Sebanyak 15 Jenazah Sudah Diserahkan ke Keluarga

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa PSU dapat dilakukan karena ada pembukaan kotak suara, atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Kemudian Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan.

Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Dan atau lebih dari seorang pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. Wardoyo