JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Gawat, KPK Isyaratkan Bakal Dalami Peran Gibran dalam Kasus Korupsi Bansos Covid-19. Wakil Ketua KPK: KPK Akan Tegas Lakukan Proses Hukum Secara Profesional, Siapapun Itu!

Juliari P Batubara / tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM -Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mendalami dugaan peran anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam kasus korupsi Bansos Covid-19.

“Termasuk kepada yang dipertanyakan keberadaan Saudara Gibran Rakabuming, sekali lagi semua itu info dan KPK akan tetap melakukan proses hukum, baik penelusuran keterangan tersebut atau melalui proses penyelidikan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di kantornya, Jakarta, Senin, 21 Desember 2020.

Meski demikian, Ghufron mengatakan KPK mesti menyaring setiap informasi yang didapat dari masyarakat. Informasi itu, kata dia, juga perlu didalami untuk mengetahui ada tidaknya bukti sehingga bisa dilanjutkan.

Baca Juga :  Vaksinasi Covid-19 Nakes di Solo, Efek Samping Vaksin Berupa Rasa Nyeri, Pusing dan Mual, 42 Orang Ditunda Karena Ini

Ghufron mengatakan KPK akan tegas dan profesional dalam melakukan proses hukum.

“Sekali lagi, KPK akan tegas melakukan proses hukum secara profesional siapapun itu,” ujar dia.

Sebelumnya, Majalah Tempo edisi pekan ini menyebut Gibran dalam pusaran perkara korupsi bansos Covid-19 yang menyeret Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjadi tersangka. Gibran disebut mempengaruhi pengadaan goodie bag untuk bansos

Baca Juga :  Kisah Pilu Nurul Chairiyani, Suaminya Meninggal Tertabrak Kereta saat Patroli, Kini Terancam Diusir dari Aspol Beskalan Solo. Berharap Ada Solusi dari Wali Kota

Awalnya, pengadaan tas akan diprioritaskan untuk usaha mikro kecil menengah. Namun, Majalah Tempo menyebut Gibran mengarahkan pengadaan itu kepada PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Gibran membantah telah mengarahkan pengadaan itu. Begitupun Sritex mengatakan tak ada intervensi Gibran dalam penunjukkan perusahaannya. Head of Coroporate Communication Sritex Joy Citra Dewi mengatakan pihak Kementerian Sosial yang menghubungi perusahaannya untuk pengadaan tersebut.

www.tempo.co