JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai Gerindra menyatakan tidak akan mengusulkan nama untuk mengisi jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, usai ditinggalkan Edhy Prabowo yang kini tengah terjerat kasus korupsi.
Disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, masalah pengganti Edhy Prabowo tidak pernah menjadi pembahasan dalam internal partai. Partai Gerindra disebutnya telah menyerahkan persoalan penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden Joko Widodo.
“Di internal Gerindra tidak ada pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujar Dasco, Kamis (17/12/2020).
Menurut Dasco, masalah penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karenanya, partai menyerahkan persoalan tersebut kepada presiden.
Sebelumnya, Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai tidak etis bila Partai Gerindra mengajukan pengganti Edhy Prabowo di Kabinet Indonesia Maju.
“Perlu dicatat, menurut saya sudah tidak etis lagi kalau Gerindra atau Prabowo (Subianto) mengajukan nama pengganti Edhy Prabowo di kabinet,” ucap Arief Poyuono, Selasa (15/12/2020).
Menurutnya, mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sebaiknya diserahkan kepada Presiden Jokowi.
Arief Poyuono meyakini bahwa Jokowi justru akan lebih jeli dalam menempatkan seseorang untuk membantunya di Pemerintahan. “Jokowi perlu pembantu yang mau bekerja profesional dan mau pasang badan untuk beliau dan tidak dua kaki,” pungkasnya.
Isu Presiden Jokowi segera merombak susunan Kabinet Indonesia Maju atau resuffle menguat setelah ditangkapnya dua pejabat menteri, yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seiring kabar akan adanya resuffle kabinet itupun diiringi dengan isu sejumlah nama yang diprediksi akan mengisi dua kursi menteri yang kosong.
Nama-nama politikus Partai Gerindra di antaranya Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, disebut berpotensi mengisi jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara pos Kementerian Sosial yang saat ini kosong dikabarkan akan diisi oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Namun perombakan kabinet yang meliputi pengisian jabatan kosong, penggantian dan pergeseran posisi sampai saat ini belum dikonfirmasi oleh pemerintah.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
