JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Kejari Wonogiri Segera Bentuk Tim Pendamping Tindaklanjut Kerjasama Kejagung dan Kemensos RI, Minimalisir Penyimpangan Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

Kejari Wonogiri Agus Irawan Yustisianto. Foto : Istimewa

Kejari
Kejari Wonogiri Agus Irawan Yustisianto. Foto : Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI bekerjasama dalam pendampingan program yang ada di Kemensos. Hal ini kemudian segera ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri.

Tindaklanjut itu diwujudkan dengan kesiapan dan sejumlah langkah maupun kebijakan strategis lainnya. Di antaranya Kejari Wonogiri segera membentuk tim untuk melakukan pendampingan program bantuan dari Kemensos RI di Kota Mete.

Bukan hanya itu, Kejari Wonogiri secepatanya berkoordinasi dengan OPD terkait di daerahnya. Dalam hal ini adalah Dinas Sosial.

“Kejari Wonogiri akan mengikuti kebijakan dari Kejaksaan Agung. Terlebih lagi itu adalah tugas pokok aparatur penegak hukum,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri Agus Irawan Yustisianto melalui Kasi Intelijen Feby Rudi Purwanto kepada wartawan di Wonogiri, Kamis (14/1/2021).

Feby membeberkan, Kejari Wonogiri bakal melakukan pendampingan terhadap program atau kebijakan yang digelontor Kemensos melalui Dinsos. Salah satunya yakni melakukan pendampingan terhadap program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pendampingan sifatnya melekat. Mulai dari sosialisasi, pelaksanaan, hingga melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan-bantuan dari Kemensos RI.

Baca Juga :  Dari Sidak Prokes di Pasar Sidoharjo Wonogiri, 27 Orang Jalani Rapid Tes Antigen 1 Dinyatakan Reaktif

Pendampingan bertujuan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan. Secara prinsip pihaknya sudah memiliki satu kesiapan untuk melaksanakan kebijakan pusat.

“Salah satu sasaran pendampingan misalnya bansos adalah data penerima. Data penerima bantuan harus update, karena sifatnya dinamis, bisa berubah cepat karena sejumlah faktor, seperti penerima meninggal atau sudah beralih menjadi keluarga sejahtera, ini yang harus dicermati,” tandas dia.

Kejari akan segera bersinergi dengan pemerintah daerah. Khususnya, segera melakukan pembahasan dan koordinasi.

Sementara dalam rilis yang diterima, pada Rabu 13 Januari 2021 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kompleks Perkantoran Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini bertemu Jaksa Agung Dr. Burhanuddin. Intinya Mensos meminta pendampingan seluruh proses yang ada di Kementerian Sosial RI.

“Tujuan kedatangan kami (Kementerian Sosial RI) bertemu Jaksa Agung guna meminta pendampingan untuk seluruh proses yang ada di kementerian. Pendampingan ini sudah saya lakukan semenjak menjabat menjadi Walikota Surabaya dan ingin juga melakukannya di Kementerian Sosial,” ujar Mensos.

Baca Juga :  Antisipasi Tragedi Pelancong Tenggelam Pengelola Perahu Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Terapkan Hal Berikut ini, Kepolisian Sampai Turun Tangan

Mensos mengatakan pendampingan ini tidak hanya dilakukan di kantor, apabila diperlukan maka datang langsung ke lapangan. Lanjutnya, sehingga apabila ada laporan tidak benar, Kementerian Sosial didampingi Kejaksaan Agung akan segera memprosesnya.

Menurut Mensos, Kejaksaan Agung berperan dalam mengawal dirinya. Karena data Kementerian Sosial bukan hanya digunakan untuk keperluan internal, tetapi data tersebut juga diserahkan kepada BPJS dan lembaga lainnya.

Mensos juga meminta pendampingan Kejaksaan Agung untuk melakukan pengecekan apabila ada suatu laporan masalah.

Selain dengan Kejaksaan Agung, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini juga meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI terkait parameter kemiskinan.

Jaksa Agung Dr. Burhanuddin menyambut baik kedatangan Mensos. Jaksa Agung mengatakan Kejaksaan Agung sudah memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan.

“Tentunya, kami ada kewajiban untuk melakukan pendampingan. Hal yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial akan ditindaklanjuti. Sebenarnya, kerjasama ini sudah berjalan semenjak beliau menjadi Walikota Surabaya. Pendampingan ini adalah program nasional dan hukumnya wajib untuk kita lakukan pengamanannya,” ujar Jaksa Agung. Aria