JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Ini Saran Yasonna Laoly, Setelah Resmi Menolak Partai Demokrat Versi KLB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Setelah resmi menolak Partai Demokrat versi KLB, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan saran untuk partai pimpinan Moeldoko tersebut.

Yasonna menyarankan pengurus partai Demokrat kubu Moeldoko menempuh jalur hukum jika merasa keputusan pemerintah tersebut tidak benar.

Sebagaimana diketahui, pengurus Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat versi Deli Serdang (kubu Moeldoko) sempat mempersoalkan masalah AD/ART Partai Demokrat.

Kubu Moeldoko menyebut AD/ART Partai Demokrat sebelumnya bertentangan dengan UU Partai Politik.

“Ada argumen-argumen tentang AD/ART tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deli Serdang. Kami tidak berwenang untuk menilainya, itu ranah pengadilan. Jika pihak KLB Demokrat, KLB Deli Serdang merasa bahwa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik, silakan digugat di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Yasonna dalam konferensi pers daring, Rabu (31/3/2021).

Baca Juga :  Jubir Benarkan Ketua KPK Telah Keluarkan SK Penonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai Tak Lolos TWK

Menurut Yasonna Laoly, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan, AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, pemerintah tetap merujuk AD/ART partai politik yang sah dalammemproses permohonan pengesahan kepengurusan yang dihasilkan KLB.

“Kami menggunakan rujukan AD/ART yang terdaftar, yang telah disahkan, dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 yang lalu,” ujar Yasonna.

Baca Juga :  Hasil Kajian Kemenkes, Vaksin Sinovac Mampu Turunkan Risiko Kematian Covid-19 Sampai 98 Persen

Dari hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, kemudian Kemenkumham menyimpulkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak.

“Kalau ada perselisihan, itu urusan pengadilan karena kami merujuk AD/ART yang kepengurusannya disahkan tahun lalu, yakni pihak AHY (Agus Harimurti),” tutur Yasonna Laoly soal polemik KLB Demokrat.

www.tempo.co