Penolakan Demokrat Versi KLB oleh Menkumham Justru Menjadi Bukti Pemerintah tak Bisa Diintervensi

JOGLOSEMARNEWS.COM |

Minggu, 4 April 2021

2603 - hambalang — Para pengurus Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB melakukan jumpa media di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3/2021). Lokasi itu ditunjuk dengan alasan untuk mengingatkan rakyat akan proyek mangkrak yang dibangun di zaman pemerintahan Presiden SBY / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penolakan Menkumham terhadap Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, justru menjadi bukti bahwa pemerintah tidak dapat diintervensi.

Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad. Karena itulah,
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diharapka minta maaf kepada pemerintah.

Keputusan pekolakan Menkumham tersebut, menurut Rahmad, juga membuktikan bahwa Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

“Selama ini banyak tudingan pemerintah berada di belakang Moeldoko,” kata Rahmad, Jumat ( 2/4/ 2021).

Ia pun mengajak semua pihak menggunakan cara politik yang cerdas, bersih, dan santun. Rahmad juga mendorong SBY dan AHY agar meminta maaf pada Presiden Joko Widodo dan Moeldoko atas tuduhannya selama ini.

“Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, Pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam,” kata Rahmad, juru bicara KLB Demokrat.