JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Jubir Benarkan Ketua KPK Telah Keluarkan SK Penonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai Tak Lolos TWK

Logo KPK. Wikipedia
PPDB
PPDB
PPDB

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengeluarkan Surat tentang penonaktifkan sementara bagi pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ali mengatakan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Melansir Liputan6.COM, Ali menyebut SK tersebut telah disampaikan kepada 75 pegawai yang tak lolos menjadi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Novel Baswedan.

“Hari ini, KPK telah menyampaikan salinan SK tentang Hasil Assessment TWK kepada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 Pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” ujar Ali dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Ali menyatakan, dalam SK tersebut, 75 pegawai yang tak lolos TWK diperintahkan agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan. Namun, Ali tak menjelaskan rinci sampai kapan 75 pegawai itu dinonaktifkan.

Baca Juga :  Seludupkan Harley dan Sepeda Brompton, Eks Dirut Garuda Diganjar 1 Tahun, Denda Rp 300 Juta

“Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural,” kata Ali.

Ali mengklaim penyerahan tugas dari 75 pegawai kepada atasan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

“Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk,” kata Ali.

Rincian Isi SK
Sebelumnya, Firli mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK itu ditandatangani sendiri oleh Firli dan ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Baca Juga :  Kode Keras, Kapolri Bakal Semprit Kapolda dan Kapolres yang Belum Tindak Premanisme yang Meresahkan Masyarakat!

Dalam SK yang tersebar terdapat empat poin, pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Liputan6

[sharethis-reaction-buttons]