JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

18 Pengacara Sragen Rame-Rame Laporkan Bupati dan Pimpinan PT Glory ke Polres. Terkait Kasus Jalan dan Pembangunan Pabrik di Ngrampal

Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Sragen, Amriza Khoirul Fachri didampingi advokat anggota PBH Sragen saat menunjukkan bukti gambar foto jalan warga yang ditutup untuk pabrik PT Glory di Desa Bener Ngrampal, Sragen usai melapor ke Polres, Kamis (15/9/2021). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebanyak 18 advokat di Sragen yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Sragen menggeruduk Polres setempat, Kamis (16/9/2021).

Kedatangan mereka untuk melaporkan salah satu Ketua RT di Desa Bener, Kades Bener, pimpinan PT Glory Industrial dan Bupati Sragen terkait penutupan akses jalan warga untuk kepentingan pembangunan PT Glory di desa tersebut.

Belasan advokat itu melapor setelah mendapat surat kuasa dari sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) di dua RT yakni RT 26 dan 27 di sekitar pabrik, yang terdampak oleh penutupan jalan.

Mereka melapor bersama beberapa perwakilan warga. Setiba di Polres, mereka langsung diterima di ruangan Kasat Reskrim.

Advertisement

Ketua PBH Peradi Sragen, Amriza Khoirul Fachri mengatakan kedatangannya bersama 17 advokat ke Polres itu untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah pihak terkait penutupan jalan desa antara RT 26 dan 27 Benersari, oleh pihak pabrik PT Glory.

Ia menyebut ada 4 pihak yang dilaporkan. Masing-masing Ketua RT, Kades Bener, pimpinan pabrik dan Bupati Sragen.

Keempat pihak itu diduga turut andil terhadap penutupan jalan sepanjang 150-200 meter untuk kepentingan pabrik tanpa melalui prosedur yang benar.

Baca Juga :  Jauh-Jauh dari Tawangmangu ke Sragen, Bapak 2 Anak Ini Cuma Mau Maling. Apesnya Langsung Tertangkap Basah

“Kedatangan kami ke Polres ini berkaitan dengan pengaduan warga di Desa Bener yang keberatan dengan penutupan jalan untuk pabrik itu. Yang kami laporkan, pimpinan PT Glory sebagai pemohon penutupan jalan, kedua Bupati setempat sebagai yang menerima permohonan tersebut, ketiga Kades selaku pelaksana teknis di lapangan beserta Ketua RT 27,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , seusai laporan.

Indikasi Pelanggaran Aturan

Amriza menjelaskan langkah hukum ditempuh lantaran penutupan jalan desa itu dinilai telah mematikan akses dan merugikan 50 KK di dua RT.

Jalan pengganti yang kemudian dibuat oleh pabrik, dianggap tidak bisa berfungsi dan melanggar asas tepat guna karena warga justru harus jauh memutar lebih jauh untuk melintasinya.

Tidak hanya itu, dari beberapa aspek aturan, mekanisme penutupan jalan itu juga dipandang melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan.

Ia menyebut peraturan yang berpotensi dilanggar di antaranya UU No 38/2004 tentang Jalan Pasal 63 ayat 1.

Baca Juga :  Sragen Hari Ini Hanya Tambah 3 Kasus Positif Baru, 2 Lokasi Isolasi Sudah Kosong, Warga Tervaksin Mencapai 822.761

Di mana setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara maks 18 bulan atau denda Rp 1,5 miliar.

Kemudian pasal 192 ayat 1 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu diancam penjara 9 tahun.

“Jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas juncto pasal 385 ayat 1 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Juncto PP Pengganti UU No 51/1960 tentang Larangan Pemakaian Ranah Tanpa Izin yang berhak atas kuasanya,” terangnya.

Para advokat Sragen yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Sragen berpose usai melapor ke Polres, Kamis (15/9/2021). Foto/Wardoyo

Lebih lanjut, disampaikan indikasi pelanggaran diperkuat dengan surat dari Pemdes Bener kepada warga yang menjelaskan bahwa jalan itu tidak ditutup akan tetapi dialihkan.

Padahal realitanya, jalan yang membelah RT 26 dan 27 itu ditutup total dengan cor blok oleh pihak pabrik.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua