Ganjar dan Lelakon dari Purworejo

Oleh: Begog D Winarso*

“Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon (presiden) sebelum partai menetapkan calon, partai akan memberikan sanksi organisasi.”

Kutipan itu saya petik dari ucapan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam wawancara dengan awak media, September lalu. Menurut dia, sesuai hasil Konggres V PDIP di Bali, partai memberi mandat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan capres-cawapres yang diusung di Pilpres 2024. Intinya, kader yang akan diajukan sebagai capres-cawapres menjadi hak prerogatif atau hak istimewa Megawati.

Kita pastikan Megawati akan memilih kader yang terbaik dan mumpuni (jujur dan berintegritas) untuk memimpin Indonesia ke depan. Bisa jadi, saat ini, Megawati sudah mengantongi sejumlah nama untuk dikerucutkan menjadi satu atau dua orang. Tentunya dalam menyeleksi, Megawati meminta pertimbangan dari tokoh-tokoh yang kapabel di partainya dan ada kemungkinan juga tokoh netral dari eksternal PDIP. Singkatnya, Megawati sudah membentuk tim seleksi capres-cawapres yang akan diusung PDIP.

Belakangan ini, bermunculan kader PDIP yang mendukung calon tertentu yang digadang-gadang menjadi capres. Lakon teranyar adalah sejumlah kader di Kabupaten Purworejo mendeklarasikan Seknas Ganjar Indonesia (SGI) yang mendukung Ganjar Pranowo diusung sebagai capres. Kelompok relawan pendukung Ganjar ini diketuai Albertus Sambogo (Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo). Apa yang dilakukan Sambogo dan kawan-kawan ini merupakan langkah yang berani.

Gerakan Sambogo dan kawan-kawan itu direspons Ketua DPC PDIP Solo Hadi Rudyatmo. “Kalau Solo akan deklarasikan (mendukung Ganjar), ya kami persilakan. Nanti serahkan ke DPC dan aspirasi akan kami serahkan kepada DPD (PDIP Jateng), dan DPP,” kata mantan Wali Kota Solo itu.

Kita boleh saja bercuriga bahwa langkah Sambogo dan kawan-kawan tersebut atas izin atau restu dari Ganjar Pranowo. Bisa jadi pula justru Ganjar yang memintanya secara diam-diam. Sebab, sebelum itu ada deklarasi relawan Ganjar yang menyebut dirinya “Sahabat Ganjar”. Deklarasi dilakukan di Yogyakarta Juni lalu, dan diklaim “Sahabat Ganjar” tersebar di hampir semua provinsi, bahkan sampai luar negeri.

Isu yang beredar, Ganjar juga membentuk pendukung di media sosial. Buzzer (pendengung) yang dihimpun jumlahnya lebih banyak dari buzzer yang dimiliki oleh salah satu elite nasional. Buzzer Ganjar bertugas menyuarakan prestasi Ganjar sebagai Gubernur Jateng. Kerja ini digerakkan oleh orang-orang kepercayaan Ganjar. Para buzzer memperoleh honor tiap bulan sebagai imbalan sebagai pendengung prestasi Ganjar sekaligus melawan siapa saja yang mencela kinerja Ganjar di jagat media sosial.

Publik membaca, polemik soal capres di internal PDIP muncul sejak digelar rapat konsolidasi kader di Kantor DPD PDIP Jateng (Panti Marhaen), Semarang, yang antara lain dihadiri semua kepala daerah di Jateng dari kader PDIP, akhir Mei lalu. Puan Maharani sebagai salah satu ketua di DPP PDIP hadir memberikan pengarahan, namun Ganjar sebagai Gubernur Jateng dan kader PDIP tidak hadir karena memang tak diundang.

Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, ketika itu, menbenarkan Ganjar memang sengaja tidak diundang karena dia telah bertindak kemajon. Ganjar dinilai terlalu berambisi mencalonkan presiden. Padahal, Megawati yang berhak penuh menunjuk capres dari PDIP masih anteng-anteng saja. “Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan),” kata Bambang Pacul.

Langkah Sambogo dan kawan-kawan tak urung menjadi polemik lagi. Bambang Pacul menuding langkah tersebut sebagai pelanggaran. Bambang menyebut mereka itu barisan celeng karena mendahului arahan atau perintah Megawati. “Sambogo Cs telah keluar dari barisan kader dan lebih layak disebut celeng daripada banteng,” kata Bambang Pacul yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP.

Apakah sebutan celeng itu memang pantas disandangkan kepada Sambogo dan kawan-kawan? Itu urusan internal biarlah PDIP yang menyikapi sendiri.

Yang pasti, celeng atau babi hutan sebagai hewan yang rakus dan menjadi musuh petani di kawasan hutan. Celeng sering merusak dan makan tanaman apa saja milik petani. Yang layak dijuluki celeng sebenarnya para koruptor yang seenaknya menggarong uang rakyat. Dana hasil korupsi dipakai berfoya-foya dan menikmati kehidupan hedonis.

Apa tanggapan Hasto tentang SGI? Ia mengklaim partainya memiliki banyak kader mumpuni untuk menghadapi Pilpres 2024. Mereka itu lahir dari proses kaderisasi dan demokrasi. Namun, saat ini, ada sekelompok kepentingan yang tidak mau bekerja keras untuk malakukan kaderisasi secara sistemik. Kelompok itu mengambil jalan pintas dan mencalonkan sosok tertentu dengan berbagai subyektivitas kepentingan.

Siapa yang dimaksud Hasto itu? Kita pun boleh lagi menunjuk bahwa kelompok tersebut di antaranya adalah kubu Ganjar Pranowo. Ia rajin “berkampanye”. Di arena PON XX di Papua, Ganjar bertemu dengan para aktivis mahasiswa dan membagikan kaos “Jateng Gayeng” kepada puluhan suporter tim sepakbola Provinsi Jawa Timur.

Publik mencatat, pada Juni lalu sejumlah DPD PDIP menyuarakan dukungan agar Ketua DPR Puan Maharani diusung oleh PDIP menjadi capres di Pilpres 2024. Dukungan itu di antaranya digaungkan DPD PDIP Jawa Timur DPD PDIP Sulawesi Selatan.

Menanggapi dinamika di PDIP, Kepala Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai, salah satu problem parpol di Indonesia adalah terlalu kuatnya personalisasi politik. Figur ketua umum menjadi citra partai sekaligus sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai.

Implikasi dari hal ini berujung pada lemahnya demokrasi di internal partai. Setiap perbedaan pandangan tidak semuanya bisa direspons dengan bijak dan proporsional.

Publik mencatat pula, PDIP sebagai partai besar dan penguasa bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi dengan parpol lain. Para kadernya dari atas hingga akar rumput selama ini dikenal tegak lurus atau loyalis. Apa yang diinstruksikan partai dengan legawa mereka laksanakan alias tidak menggok, berbelok, sejengkal pun.

Terbukti pada Pemilu 2019 partai berlambang kepala banteng itu terbanyak menempatkan kader-kadernya di Senayan dibanding parpol lain. PDIP mengoleksi sebanyak 128 kursi di legislatif.

Capres PDIP, Joko Widodo (Jokowi), juga memenangi laga di Pilpres 2019. Perolehan Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin mencapai 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Itu artinya, pasangan Jokowi-Amin tidak dikehendaki 45,50 persen pemilih yang hadir ke TPS pada Pilpres 2019. Mereka menjatuhkan pilihan ke pasangan Prabowo-Uno.

Apakah di PDIP berlaku tradisi bahwa ketua umum menjadi citra partai sekaligus sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai, sebagaimana pandangan Firman Noor tersebut? Yang paham dan tahu persis adalah Megawati dan para elite PDIP. Yang pasti, jargon “tegak lurus” sejak lama telah merasuk di jiwa para kader PDIP.

Pertanyaan lainnya, akankah muncul lagi friksi di tubuh PDIP yang dipicu dukung mendukung capres pada sosok tertentu? Untuk meminimalkan, bahkan meniadakan frisik,  Ganjar dan kader PDIP lainnya (yang berminat maju nyalon presiden) akan lebih bijak bersikap jujur saja. Mereka mengajukan secara terbuka (lisan/tertulis) ke Megawati bahwa dirinya siap menjadi capres 2024 jika partai menghendaki. Bersediakah mereka melakukan itu?

Sayang sekali, di era sekarang nilai kejujuran kian memudar. Pun adagium yang menyebut, “di jagat politik itu tak ada kawan maupun lawan abadi” tetap marak dipratikkan oleh para politisi. Seiring dengan itu, di lapangan terjadi praktik transaksional, reproduksi citra, hedonistik dan pamer kemewahan.

Di era sekarang, siapa saja yang berintegritas dan bekerja jujur pada pemerintah atau negara justru ajur mumur. Dimusuhi habis-habisan. Kemudian, bermunculan banyak orang kaya baru. Mereka itu adalah para koruptor, baik yang sudah diringkus maupun yang masih sibuk melakukan korupsi, tapi belum diendus pihak berwenang. (*)

 

—*Penulis Adalah Wartawan Senior, Ahli Pers Dewan Pers—