JOGLOSEMARNEWS.COM Nasional Jogja

Buntut Putusan MK, KSPSI Desak Gubernur DIY Cabut Penetapan UMP/UMK Tahun 2022

Ilustrasi omnibus law / tribunnews

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY mendesak Gubernur untuk mencabut Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022 yang penghitungannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini telah memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

PP tersebut juga merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Baca Juga :  PMK Merebak di Sleman, 9 Domba Terpapar

“Pascaadanya putusan MK tentang UU Ciptaker, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X harus segera mencabut dan merevisi SK tentang UMP dan DIY 2022,” Kata Sekjen KSPSI DIY, Irsad Ade Irawan, Minggu (28/11/2021).

Irsyad juga mendesak Gubernur DIY untuk membatalkan segala macam kebijakan daerah yang berlandaskan UU Cipta Kerja maupun aturan turunannya.

Misalnya terkait penetapan upah, buruh kontrak (PKWT), alih daya, PHK pesangon, hubungan kerja, dan waktu istirahat.

Baca Juga :  Rombongan Maling Asal Jakarta Ini Diringkus Polres Bantul, Sebagian "Mahmud", Alias Mamah Muda

Menurutnya, Pemda DIY harus menetapkan upah buruh sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurutnya, persentase kenaikan upah minimum yang tak lebih dari 5% tak bakal mampu mengurangi angka kemiskinan secara  signifikan dan tak akan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi  yang menganga di DIY.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua