JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Menko Airlangga: Pemerintah Targetkan, 2024 Angka Kemiskinan Nol Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto / Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemerintah memasang terget ekstrem untuk penurunan angka kemiskinan di tahun 2024 mendatang.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, angka kemiskinan ditargetkan menjadi nol persen di tahun 2024.

“Dalam Rapat Terbatas tadi, Bapak Presiden menyampaikan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 targetnya nol persen dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen,” ujar Airlangga usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (18/11/2021).

Menko Airlangga menjelaskan, berdasarkan peta jalan (roadmap) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi. Di mana, masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi.

Baca Juga :  Tingkat Penularan Omicron Lebih Cepat 500% dari Covid-19 Awal

Lalu pada tahun 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen.

“Sedangkan pada  tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrem adalah nol persen,” ujar Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, lanjut Airlangga, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694.000 keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga :  Batal Digelar di Monas, Reuni 212 Dipindah ke Masjid Az Zikra Sentul dengan Jumlah Terbatas

Terkait hal itulah, Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian bantuan tersebut.

“Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp 300.000 x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694.000 KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan,” terangnya.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua