JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Solo

Terkait Hasil Diskusi Pemkot Solo Soal Lahan Sriwedari, Ahli Waris: Secara Hukum Keputusan Presidenpun Tak Bisa Batalkan Putusan Pengadilan

Ilustrasi lahan Sriwedari Solo. Pixabay

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Ahli Waris bereaksi dengan hasil diskusi (FGD) digelar Pemkot Solo tentang sengketa Sriwedari yang digelar belum lama ini. Mereka menilai, usulan untuk mendapatkan pernyataan dari Presiden Jokowi tentang Sriwedari adalah aset publik termasuk menjerumuskan.

Menurut Kuasa Hukum Ahli Waris, Anwar Rachman, usulan meminta Presiden Jokowi untuk menerbitkan Keputusan Presiden yang menyatakan tanah sriwedari tersebut menjadi milik publik dan segera membangun Kawasan Sriwedari adalah usulan yang menjerumuskan Presiden dan Walikota.

Baca Juga :  Cuaca Hari Ini: Sebagian Wilayah di Jawa Tengah Hujan Ringan, Solo Hujan Sedang

“Karena semua putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah sriwedari tersebut telah habis dan tertutup sehingga secara hukum Keputusan Presidenpun tidak dapat membatalkan putusan pengadilan dimaksud,” ujarnya, Kamis (25/11/2021).

Dengan demikian, lanjut Anwar, segala bentuk pembangunan diatas tanah sriwedari dimana dananya berasal dari keuangan negara baik APBN maupun APBD merupakan tindak pidana korupsi karena tanah dan bangunan tersebut menjadi milik sah ahli waris RMT Wirjodiningrat.

Baca Juga :  Diguyur Hujan Semalaman, Satu Rumah di Gilingan Nyaris Ambrol

“Kewenangan Pemkot Solo untuk memakai tanah sriwedari tersebut telah dicabut oleh pengadilan sehingga Pemkot tidak ada lagi dasar hukummya untuk tetap menggunakan tanah tersebut. Dan saat ini ahIi waris tinggal menunggu berita acara serah terima dari negara yang diwakili pengadilan. Serah terima tersebut memang tertunda karena situasi pandemi. Namun kami yakin setelah pandemi berakhir eksekusi/serah terima akan segera dilakukan oleh pengadilan,” ungkapnya.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua