JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Menko Airlangga: Pembentukan TP2DD Percepat Digitalisasi Daerah

Airlangga Hartarto / Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan Pemerintah terkait pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat, pada sisi yang lain telah  mendorong ekonomi digital berkembang secar eksponensial dan tampil sebagai kekuatan baru.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara webinar bertajuk Optimalisasi Transaksi Pembayaran Digital Pemerintah Daerah secara virtual, Kamis (2/12/2021).

Ia menontohkan, pada tahun 2020, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 44 miliar, atau tumbuh 11% (yoy) dan tercatat sebagai pertumbuhan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Angka tersebut dapat terus tumbuh lebih besar, mempertimbangkan jumlah penduduk dan perkembangan pemanfaatan gadget dan sarana komunikasi nasional.

Baca Juga :  Survei WRC: Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Posisi Golkar di Puncak

Dari sisi digital user, jelas Airlangga, jumlah mobile connection di Indonesia mencapai 345,3 juta (125,6% total populasi) dan pengguna internet berjumlah 212,3 juta orang, dengan tingkat penetrasi sebesar 76,8%.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengamanatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Tata Kelola Pemerintahan.

SPBE tersebut berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Daerah demi  memberikan pelayanan publik yang prima.

Percepatan pencapaian dari SPBE tersebut diharapkan dapat didukung oleh keberadaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Baca Juga :  Bertekad Usung Airlangga Capres 2024, Golkar Siap Berkolaborasi dengan Partai Lain

Dalam mendukung SPBE, P2DD berupaya melakukan transformasi digital melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada transaksi pendapatan dan belanja daerah.

Sejalan pula dengan SPBE, P2DD juga melakukan beberapa transformasi pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, peningkatan layanan publik, dan tata kelola.

Hal tersebut, menurut Menko Airlangga, dilakukan melalui pembentukan ketentuan atau regulasi, pembentukan kelembagaan, perbaikan implementasi, perbaikan infrastruktur, serta penguatan informasi dan data.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua