JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Seperti Ini Skenario Pemindahan PNS ke IKN di Kaltim

Ilustrasi IKN / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemerintah telah memiliki rencana matang untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, termasu pemindahan pegawai negeri sipil (PNS).

Pemindahan itu sendiri akan berlangsung bertahap. Ada enam kementerian dan lembaga yang akan pindah hingga 2024 mendatang.

Keenamnya adalah Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Polri, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun mereka yang akan pindah meliputi menteri/pimpinan lembaga, eselon I, eselon II, dan pejabat fungsional.

Untuk Kementerian Pertahanan, jumlah PNS yang akan pindah ke IKN sampai 2024 adalah 734 orang. Kemudian personel Mabes TNI sebnanyak 149 orang, Mabes TNI AD 548 orang, Mabes TNI AL 793 orang, dan Mabes TNI AU 500 orang.

Baca Juga :  Ini Negara-negara yang Pernah Menolak Kedatangan Abdul Somad

Lalu, personel Mabes Polri 1.667; Paspampres 800 orang, NIN 395 orang, dan BSSN 100 orang. Total PNS yang akan pindah sampai 2024 adalah 7.687 orang.

Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono mengkonfirmasi isi paparan tersebut.

“Betul,” katanya.

Sementara itu menurut skenarionya, pemindahan kelembagaan ke IKN baru akan dibagi menjadi lima klaster dan dilakukan bertahap sampai 2045.

Klaster pertama meliputi presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara (MPR, DPR, DPR, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial); Kementerian Koordinator, Kementerian Triumvirat (Kemendagri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan).

Baca Juga :  Walikota Ambon Diciduk KPK Terkait Dugaan Kasus Suap

Selanjutnya, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, KSP, dan Wantimpres. Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan BPKP.

Ada juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, TNI, Polri, Paspamres, BIN, BSSN, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan klaster kedua meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian BUMN.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua