Menikahi Adik Presiden Jokowi,  Ketua MK Anwar Usman Diminta Mundur dari Jabatan

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dengan adik presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati, memunculkan komentar pro dan kontra.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari misalnya. Melalui penjelasan tertulisnya ia meminta Anwar Usman mundur dari jabatan Ketua MK.

Pasalnya, Anwar Usman disebut sudah melamar adik Presiden Jokowi, yaitu Idayati pada 12 Maret. Kemudian Mei mendatang dikabarkan sebagai waktu pernikahan di Solo, Jawa Tengah.

Bagi Feri Amsari hal tersebut akan menimbulkan masalah. Dikhawatirkan muncul konflik kepentingan, saat pengujian undang-undang di MK, misalnya pengujian Undang-undang Ibu Kota Negara.

“Secara ketatanegaraan, pernikahan (Anwar Usman dan Idayati) ini menimbulkan dampak ketatanegaraan. Penting bagi kita semua untuk memiliki peradilan konstitusi yang taat dengan nilai-nilai peradilan yang merdeka dari segala relasi kekuasaan,” ujar Feri Amsari.

Meski begitu, Feri mendoakan semoga pernikahan Anwar dan Idayati berjalan lancar. Akan tetapi, Ia tetap meminta Anwar mundur, demi marwah lembaga Mahkamah Konstitusi.

“Demi cinta kepada MK dan pujaan hati harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK,” kata dia.

Akan tetapi, pendapat berbeda datang dari Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad.

Menurut Nyarwi, pernikahan adalah hak azasi manusia dan dilindungi konstitusi UUD 1945 Pasal 28B ayat (1). Sehingga, tidak ada yang dilanggar Anwar Usman sehingga mengharuskan dirinya mundur dari jabatan.
Bahkan pernikahan Ketua MK dengan adik dari Presiden Jokowi malah bisa menunjukkan profesionalitas tanpa intervensi.

“Justru menjadi peluang Anwar Usman menunjukkan profesionalitas dan independensinya,” ujar Nyarwi.

Menurutnya, sebenarnya beban Anwar Usman semakin bertambah. Dirinya harus menunjukkan bahwa apa yang dikhawatirkan publik itu tidak akan terwujud.

Bahwa dirinya tetap bisa menjadi Ketua MK yang tidak bisa diintervensi baik oleh lingkaran istana.