Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP: Penetapan Capres Cawapres Hak Prerogatif Ketua Umum Partai Megawati

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan rekomendasi akhir Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada penutupan yang dihelat, Kamis, (23/6/2022).

Dalam Rakernas PDIP ini dihasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya ada tujuh rekomendasi terkait ideologi pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024.

Terkait penetapan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) yang akan diusung oleh PDIP pada pemilu 2024, Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan Capres/ dan Cawapres merupakan  hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof. DR. (H.C.) Megawati Soekarnoputri.

“Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof. DR. (H.C.) Megawati Soekarnoputri,” bunyi salah satu poin rekomendasi yang dibacakan Ganjar Pranowo di lokasi Rakernas, Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, (23/6/ 2022).

Berikut rekomendasi lengkap tujuh poin rekomendasi yang dibacakan Ganjar Pranowo;

1. Rakernas II Partai menegaskan pentingnya pembumian Pancasila berdasarkan falsafah dan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi, falsafah, landasan dan bintang penuntun seluruh kebijakan strategis pemerintahan, dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan hal tersebut, kurikulum pendidikan nasional di seluruh strata pendidikan harus memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib.

2. Rakernas II Partai mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah dalam memulihkan dampak pandemi Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi Covid-19, percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, bantuan sosial, peningkatan penyerapan lapangan kerja, investasi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat.

3. Rakernas II Partai mendorong Presiden Jokowi untuk meningkatkan sinergi koneksitas dan kerjasama partai politik pengusung pemerintah guna memaksimalkan keberhasilan pemerintah bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

4. Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof. DR.(H.C.) Megawati Soekarnoputri.

5. Rakernas II Partai menegaskan pentingnya melakukan penataan sistem politik pasca Pemilu 2024 agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila dengan melakukan koreksi sistem pemilu dan praktik politik liberal yang bersifat kapitalistik, penuh semangat individual, penguatan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

6. Rakernas II Partai menegaskan pentingnya konsepsi dasar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dengan memprioritaskan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, inovasi, dan peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan budi pekerti, nation and characler building, serta peningkatan seluruh aspek pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan konsepsi dasar pembangunan nasional tersebut, Indonesia harus mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing global, sekaligus memahami persoalan lokal untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, serta terus menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia di dunia internasional.

7. Rakernas II Partai mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, dan sekaligus mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.