JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Jika Terbukti ACT Selewengkan Dana untuk Terorisme, Mahfud MD: Bukan Hanya Dikutuk, Tapi Harus Diproses Hukum Pidana

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020) / tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Jika benar-benar terbukti sebagian dana kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diselewengkan untuk pendanaan terorisme, bukan hanya harus dikutuk, namun harus diproses secara hukum pidana.

Hal itu ditandaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Mahfud MD mengakui, dulu dirinya pernah memberi endrosement atau dukungan pada kegiatan lembaga donasi ACT sekitar tahun 2016 atau 2017 silam.

Dia mengatakan, dukungan tersebut diberikan semata-mata karena alasan pengabdian bagi kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syiria, dan bencana alam di Papua.

Selain itu, kata Mahfud MD, saat meminta endorsement pihak ACT tiba-tiba datang ke kantornya dan pernah menodongnya ketika baru selesai memberi khutbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera.

Baca Juga :  Kaum Buruh Kecam Upaya Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Ini Masalahnya

Mereka, kata Mahfud MD, menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan.

“Tapi jika ternyata dana-dana yang dihimpun itu diselewengkan maka ACT bukan hanya harus dikutuk tapi juga harus diproses secara hukum pidana,” kata Mahfud MD lewat akun Twitternya, @mohmahfudmd, sambil membagikan video statement dukungan yang dimaksud, Selasa (5/7/2022).

Terkait dugaan penyelewangan dana ACT, ia mengatakan telah meminta PPATK untuk membantu Polri mengusut dugaan tersebut.

“Saya sudah meminta PPATK untuk membantu Polri dalam mengusut ini,” kata Mahfud.

Baca Juga :  Penentuan Tarif Ojek Online Semula oleh Kemenhub, Bakal Dilimpahkan ke Gubernur

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dugaan riwayat transaksi yang mengarah ke tindak pidana terorisme di lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya telah mencurigai adanya transaksi mencurigakan di lembaga amal ACT.

Tak hanya dipakai kepentingan pribadi, akan tetapi adanya indikasi penyaluran kegiatan terorisme.

“Transaksi yang kami proses mengindikasikan demikian. Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang,” kata Ivan saat dikonfirmasi, Senin (4/7/2022).

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com