JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

1.400 Paket Bantuan Bedah Rumah BSPS di Sragen Tuai Sorotan. Dari Batu Belah hingga Pengalihan Penerima

Koordinator LSM Team Operasional Penyelamatan Aset Negara RI (Topan-RI), Agus Triyono saat menunjukkan data penerima bantuan bedah rumah BSPS di Sragen 2022. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program bedah rumah dari bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Sragen menuai sorotan.

LSM Team Operasional Penyelamatan Aset Negara RI (Topan-RI) mengklaim menemukan indikasi ketidakberesan dari realisasi bantuan bedah rumah BSPS tahun 2022 yang mencapai 1.400 unit.

Koordinator LSM Team Operasional Penyelamatan Aset Negara RI (Topan-RI), Agus Triyono mengatakan dari total 1.400 paket BSPS itu di beberapa titik ada item pembelian material batu belah.

Padahal dari petunjuk teknis, batu belah tidak masuk item lantaran bantuan senilai Rp 20 juta per paket itu diperuntukkan bagi rumah warga yang sudah ada fondasinya.

“Bantuannya senilai Rp 20 juta per paket. Wujudnya material, tapi ada beberapa titik yang masih ditemukan item belanja batu belah dan untuk cakar ayam. Itu patut diduga menyalahi ketentuan, karena prioritas penerimanya harus sudah ada fondasi, kalau masih beli batu belah lagi untuk apa,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (9/8/2022).

Menurutnya dari 1400 paket itu, ada yang sumber dananya dari provinsi dan pusat baik melalui dinas maupun lewat aspirasi anggota DPR RI.

Selain itu, temuan lain ada indikasi pengalihan penerima. Ia mengaku menemukan kasus pengalihan bantuan di Banyurip, Sambungmacan.

Dari informasi yang ia terima, bantuan yang awalnya diusulkan atas nama si A, saat realisasi dialihkan ke orang lain dengan alasan penerima awal tidak punya biaya dan rumahnya belum ada fondasi.

“Ada di Banyurip RT 1. Ini harus dijelaskan mengapa dialihkan. Yang kami khawatirkan kalau dialihkan dan ternyata penerima baru tidak sesuai kriteria, nanti akhirnya bantuan jadi tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Baca Juga :  Baru Tahu, Nama Kampung Mbajingan Ternyata Ada di Sragen. Warganya Sampai Malu Lalu Dirubah

Ia juga mengkritisi anggota DPR RI yang membantu paket BSPS. Menurutnya harusnya legislator tidak hanya asal mengucurkan aspirasi BSPS tanpa mengecek kesesuaian data di lapangan.

DPR RI diharapkan bisa terjun ke lapangan untuk memonitor apakah bantuan yang diupayakan itu sudah tepat sasaran atau belum.

“Jangan asal dikasih lalu tidak ditengok apakah sudah sesuai penerimanya atau belum. Karena beberapa temuan kami, ada penerima yang diduga tidak sesuai peruntukkannya. Tahun ini data yang kami dapat dari kementerian PUPR juga ada 200 paket BSPS untuk Sragen,” imbuhnya.

Sebelumnya, program BSPS di Banyurip juga sempat menuai sorotan. Terkait hal itu, Kades Banyurip Suwarno membenarkan memang ada satu warga penerima di RT tersebut yang anaknya menjadi anggota polisi.

Namun, warga itu statusnya sudah mudah menjadi kepala keluarga (KK) sendiri dan rumah utamanya yang selama ini ditinggali diberikan kepada sang anak.

Ia juga menyampaikan BSPS merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Dinas Perkim.

Karena sifatnya stimulan, bantuan itu diperuntukkan memang untuk membantu rehabilitasi rumah warga yang kondisinya masuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta sudah memiliki kesiapan ingin memperbaiki atau membangun rumah.

“Nah, bapaknya itu kebetulan memang sudah siap ada material seperti pasir, kayu dan lainnya karena memang akan memperbaiki rumah yang ditempatinya. Ini yang mungkin belum sepenuhnya dipahami, bahwa BSPS itu sifatnya stimulan dan salah satu persyaratannya harus sudah ada kesiapan atau swadaya dulu dari penerima,” terangnya.

Menurut Kades, penerima bantuan langsung by name by address dari pusat. Nominal bantuannya adalah Rp 20 juta dicairkan tiga tahap.

Tahap pertama Rp 10 juta, kemudian Rp 7,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tenaga kerja.

Baca Juga :  Terjerat Sabu dan Pil Koplo, 9 Warga Sragen Ditangkap Polisi. Ini Daftar Identitas dan Barang Buktinya!

Lebih lanjut, dijelaskan untuk warga lain yang tidak mampu, Pemdes selama ini sudah mengalokasikan bantuan bedah rumah secara bertahap sejak 6 tahun pemerintahannya.

Setiap tahun, warga yang bertempat tinggal kurang layak dan ekonomi kurang mampu, diberikan bantuan bedah rumah dari dana milik desa yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

“Program ini sudah kita jalankan selama 6 tahun sejak saya memimpin. Dan Insya Allah untuk bantuan kami upayakan diberikan sesuai dengan ketentuannya. Khusus untuk BSPS memang sifatnya stimulan dan syaratnya harus sudah ada swadayanya seperti material dan kesiapan lainnya dari calon penerima,” terangnya.

Untuk diketahui, BSPS merupakan program kementerian PUPR yang dikucurkan melalui Dirjen Perumahan.

Program BSPS merupakan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia.

Kriteria RTLH mencakup empat komponen hunian yang kondisinya di bawah standar.

Meliputi kondisi bangunan, kesehatan (sanitasi dan air bersih layak), serta luas rumah sesuai standar ruang gerak minimum penghuni.

Pengerjaan BSPS dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Terkait informasi tersebut, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman, Pertanahan dan Tata Ruang (Disperkimtaru) Sragen, Aris Wahyudi mengaku belum menerima laporan.

Namun ia siap akan memeriksa informasi tersebut dan berkoordinasi dengan Kabid yang menangani. Mengingat dirinya belum lama dilantik menjadi Kepala Disperkimtaru.

”Saya malah belum mendapatkan info itu, coba besok saya konfirmasi ke Kabid. Ini masih di Solo,” terangnya melalui pesan singkat. Wardoyo

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com