JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Bikin Ayem, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Progresif Bakal Dihapus. Simak Ketentuannya!

Ilustrasi sosialisasi petugas kepolisian kepada pengendara motor. Foto/Wardoyo
   

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Masyarakat pemilik kendaraan bermotor boleh nyicil ayem. Pasalnya pemerintah berencana menghapuskan pajak progresif dan bea balik nama kendaraan.

Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tengah mengusulkan penghapusan Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB II).

Mereka meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera melaksanakan kewenangan tersebut.

“Sebagaimana amanah UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), sudah mengatur penghapusan BBN 2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pembebasan ini karena mereka mempunyai kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringan, dan pembebasan pajak,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Rabu (24/8/2022).

Baca Juga :  Yusril Nilai Permintaan untuk Mendiskualifikasi Gibran dalam Pilpres Terlambat

Fatoni menguraikan penghapusan Pajak Progresif dan BBN 2 diharapkan bisa membuR masyarakat bisa lebih meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Apalagi saat ini banyak pemilik kendaraan yang menggunakan data orang lain agar tidak terkena pajak progresif.

“Selain itu, data regident kendaraan bermotor juga menjadi tidak akurat sehingga berpengaruh terhadap pendataan jumlah potensi daya kendaraan bermotor,” jelasnya.

Sementara, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan penghapusan pajak ini merupakan bentuk relaksasi dari tahap implementasi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74, terkait penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak 2 tahun.

Baca Juga :  Sejarah Lahirnya Persaudaraan Setia Hati Terate & Kisah Inspiratif Ki Hadjar Oetomo

Rivan menyatakan saat ini Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Kemendagri tengah mengkaji kebijakan penghapusan Pajak Progresif dan BBN 2.

Diharapkan rencana ini dapat membuat masyarakat lebih tergugah untuk segera mengurus administrasi kendaraannya dan membayar pajak.

“Dengan demikian, otomatis juga ikut andil dalam perlindungan negara melalui Jasa Raharja, karena di situ ada Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),” ucap Rivan.

Kebijakan penghapusan pajak ini dicanangkan karena banyak pemilik kendaraan yang enggan melakukan balik nama atas kendaraan bekas yang dibelinya. Akibatnya, Pemda akan kehilangan potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor tersebut.

www.tempo.co

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com