JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Objek Wisata Kali Pepe Land Belum Kantongi Izin dari Pemkab Karanganyar dan Lintas Otoritas

Suasana Kali Pepe Land sebagai objek wisata baru di Desa Gawanan, Colomadu, Karangaanyar / Istimewa

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Meski sudah diujicobakan dan ramai oleh ribuan pengunjung, namun ternyata objek wisata Kali Pepe Land (KPL) yang terletak di perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali belum mengantongi izin dari lintas otoritas yang berwenang.

Lintas otoritas yang berhak mengeluarkan izin yakni Pemkab Karanganyar, Balai Besar Bengawan Solo (BBWS) serta dari kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karanganyar.

Adapun alasan kendala perizinan adalah terkait izin pemanfaatan sungai yang merupakan wewenang BBWS. Selain itu terdapat sejumlah bangunan yang diduga terdapat penyimpangan tata ruang yang merupakan wewenang Kementriaan ATR/BPN.

Baca Juga :  Ingatkan Sejarah Kelam, Bupati Karanganyar Juliyatmono Gelar Nobar Film G 30 S/PKI Di Gedung Teater. Wajibkan Seluruh Dinas Hadir

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karanganyar, Asihno Purwadi ST mengatakan, baik DPUPR ataupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karanganyar memang belum menerbitkan izin untuk Kali Pepe Land karena banyak persyaratan di ranah lintas otoritas pemberi izin belum dipenuhi.

“Benar baik dari DPMPTSP maupun dari DPUPR Karanganyar belum memberikan izin karena banyak persyaratan yang belum dipenuhi,” ungkap Kadinas DPUPR Karanganyar, Asihno Purwadi ST kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Sabtu (13/8/2022).

Bahkan menurut Asihno Purwadi, tahapannya cukup panjang  yang harus dilalui manajemen objek wisata Kali Pepe Land karena melibatkan ranah BBWS dan ranah Kementrian ATR/BPN.

Baca Juga :  Pimpin Ziarah di TMP, Dandim 0727 Karanganyar Ingatkan Kembali Jasmerah Terhadap Potensi Lunturnya Nasionalisme

Untuk itu DPUPR Karanganyar masih menunggu dinamika perkembangan dari Kementrian ATR/BPN serta BBWS juga sikap dari Pemkab Boyolali serta sikap dari Pemkab Sukoharjo.

“Informasi yang masuk ke Kementrian ATR/BPN dan BBWS bahwa tiga kabupaten sangat berkepentingan terutama Kabupaten Karanganyar yang mana lahan yang digunakan lebih besar mencapai satu hektar, disusul lahan di Boyolali lebih ‘kecil,” tandas Asihno Purwadi.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com