Jokowi Sebut Pilpres 2024 Jatah Prabowo, Pengamat: Langgar Etik

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Candaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memprediksi capres 2024 merupakan jatahnya Prabowo Subianto, menimbulkan beragam reaksi, termasuk dari sejumlah pengamat.

Sebagaimana diketahui, candaan Presiden Jokowi tersebut diontarkan dalam rangkaian HUT Perindo pada Senin (7/11/2022) ketika menjawab pertanyaan Hary Tanoe Sudibyo.

Emrus Sihombing misalnya, pengamat Komunikasi Politik ini menilai pernyataan Jokowi ke Prabowo soal jatah Pilpres itu hanyalah gurauan politik.

Emrus menilai belum terlihat adanya pernyataan serius dari Jokowi ke Prabowo terkait dukungan soal Capres 2024.

“Menurut hemat saya, dari aspek konteks, lambang verbal dan simbol non verbal komunikasi, ucapan Jokowi lebih bermakna sebagai gurauan politik.”

“Daripada pesan komunikasi politik yang bermakna dukungan suksesi kekuasaan kepada seseorang, termasuk kepada Prabowo,” ungkap Emrus kepada Tribunnews, Selasa (8/11/2022).

Selain belum melihat keseriusan dukungan Jokowi ke Prabowo, Emrus juga tidak melihat kesan kesuperioran Jokowi saat mengungkapkan kembali kemenangan di lima pemilu, termasuk dua edisi Pilpres.

“Pernyataan dirinya terpilih dua periode presiden, sama sekali bukan menunjukkan dirinya superior daripada yang lain,” ujarnya.

Dinilai Langgar Etik

Pendapaat berbeda dilontarkan oleh pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Dia  menilai dukungan Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu disebut melanggar etik.

Hal itu karena lontaran Jokowi tersebut menunjukkan semacam dukungan pada calon presiden berikutnya.

“Tentu saja sangat melanggar etik. Karena perkataannya jelas menunjukkan semacam endorsement pada calon presiden berikutnya,” kata Bivitri, Selasa (8/11/2022).

Ia juga menambahkan, banyak respon dari elit partai yang mengatakan tindakan tersebut hanya sekedar basa-basi.

Namun, jelas Bivitri, di situlah sebenarnyay letak etik bagi penyelenggara negara.

Dalam berkomentar, bagi seorang penyelenggara negara, ada batas-batas etiknya. Sebab ucapan itu bakal berpengaruh pada situasi politik bahkan kebijakan.

“Memang ada sebagian yang pasti akan bilang itu hanya basa basi. Tapi justru di situ letak etik bagi penyelenggara negara, dalam keseharian, dalam berkomentar, ada batas-batas etik yang tinggi,” ujar Bivitri.

“Karena setiap perkataan seorang penyelenggara negara, apalagi presiden, bisa berpengaruh pada situasi politik, bahkan kebijakan,” tambahnya.

Lebih lanjut, dalam hal perkataan Jokowi ke Prabowo, Bivitri menjelaskan hal tersebut bisa saja kelihatan remeh, tapi ada dua konteks makna di baliknya.

“Pertama dalam negosiasi politik yang sekarang ini tengah dilakukan. Kedua kebijakan yan mungkin harus atau akan diambil terkait dengan putusan MK mengenai menteri yang nyapres atau nyaleg,” tegasnya.

Lebih lanjut, perkataan Jokowi ini dinilai seakan-akan Indonesia bukan lagi negara demokrasi lagi, tetapi monarki. Sebab, penguasa selanjutnya harus disetujui oleh penguasa yang sekarang.

Juga, tindakan ini seakan-akan menunjukkan pihaknya mau bergantian dalam menduduki kursi kepemimpinan.

“Karena Prabowo kan dulu rival jokowi, jadi ganti-gantian saja. Sangat elitis, hanya siapa di lingkaran itu yang bisa ganti menggantikan,” jelas Bivitri.

Ingin Jadi King Maker

Sementara itu, pengamat politik Agung Baskoro menilai pernyataan Presiden Jokowi soal ‘jatah Prabowo’ memiliki sejumlah tafsir.

Satu yang menonjol ialah Jokowi terkesan ingin menunjukkan dirinya sebagai salah satu king maker bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Dalam konteks elektoral, semakin memperkuat peran Presiden Jokowi sebagai salah satu King Maker dalam Pilpres 2024,” kata Agung Baskoro, Selasa (8/11/2022).

“Salah satu King Maker di Koalisi Pemerintah saat ini, KIB, KIR, dan PDIP. Jadi masing-nasing poros ada king makernya,” ujarnya menambahkan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) menilai hal ini berdasarkan pengalaman Jokowi yang belum tersentuh kekalahan saat terlibat dalam pemilihan dalam berbagai tingkat pemerintahan mulai, kota, provinsi, hingga negara.

“Artinya ia ingin terlibat dalam penentuan capres-cawapres dan memenangkannya, bukan saja sebatas bagi koalisi pemerintahan saat ini, namun juga dalam konteks PDIP yang selama ini mempercayakan otoritas tersebut kepada Ketum Megawati,” tuturnya.