SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo buka suara menanggapi adanya tudingan yang menyebut partainya menghambat pembentukan APBD 2025.
Rudy meminta agar semua pihak tidak langsung menyalahkan PDI Perjuangan, khususnya anggota fraksi di DPRD, atas gagal disahkannya APBD tersebut.
Tudingan ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Solo dari Fraksi PKS Daryono, yang menyebut PDI Perjuangan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penghambatan tersebut.
FX Hadi Rudyatmo menegaskan bahwa tudingan yang disampaikan Ketua DPD PKS Kota Solo tersebut tidaklah berdasar.
“Saya ingin meluruskan pernyataan Daryono, jangan anggap PDI Perjuangan menghambat APBD 2025. Kami dikaitkan dengan pilkada, padahal penyusunan KUA/PPAS itu sudah dimulai sejak masa jabatan wali kota sebelumnya, Gibran Rakabuming,” ungkap Rudy, Jumat (06/12/2024)
Rudy menambahkan bahwa proses penyusunan APBD dimulai dari musyawarah lingkungan (musling), kelurahan (muskel), kecamatan (muscam), kota (muskot), RKPD, hingga KUA/PPAS.
Dikatakan Rudy, walikota terpilih belum dilantik, jadi penyusunan APBD 2025 baru bisa dilakukan di perubahan APBD, bukan pada APBD murni.
“Jangan salahkan kami, karena prosesnya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Pembahasan APBD 2025 sudah dimulai sejak Juli 2024 dengan pengajuan KUA/PPAS oleh wali kota lama,” ujar Rudy.
Rudy menambahkan bahwa pengajuan KUA/PPAS yang menjadi dasar APBD 2025 dilakukan jauh sebelum pilkada, sehingga tidak ada kaitannya dengan proses politik tersebut.
Bahkan, saat rapat paripurna, interupsi terjadi dari anggota PDI Perjuangan Honda Hendarto yang mempertanyakan kelengkapan dokumen.
“APBD 2025 dimulai sejak Juli 2024, jauh sebelum pilkada. Saya paham jika ada yang belum berpengalaman dalam membahas APBD, tapi jangan menyesatkan rakyat,” lanjut Rudy.
Rudy menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak bermaksud menghambat, melainkan justru mengingatkan agar pembahasan RAPBD 2025 dihentikan sementara hingga alat kelengkapan DPRD (alkap) terbentuk. Hal ini untuk menghindari kesalahan prosedur yang dapat merugikan rakyat.
“Jadi bukan karena kalah pilkada, lalu menyalahkan kami. Kami justru berusaha menyelamatkan APBD 2025 agar tidak salah prosedur. Jika tidak diingatkan, DPRD bisa melanggar peraturan pemerintah dan APBD-nya bisa gagal disetujui oleh gubernur,” jelas Rudy.
Rudy juga mengungkapkan bahwa dalam pembentukan Alkap DPRD, tidak ada koalisi parlemen, melainkan kerja sama yang proporsional.
Ia mempertanyakan mengapa PDI Perjuangan yang memiliki 20 kursi tidak mendapatkan bagian dalam pimpinan alkap DPRD.
“Setelah terjadi deadlock, kami melakukan lobi dan konsultasi dengan pemprov. Disarankan agar pembentukan alkap dilakukan secara minimalis, yaitu hanya dengan membentuk Banggar dan Banmus,” ungkap Rudy.
Rudy menambahkan bahwa dalam pemilihan pimpinan alkap, PDI Perjuangan mengajak musyawarah.
Namun, hingga saat ini proses musyawarah tersebut belum selesai. Jika partai lain tidak bersedia diajak musyawarah, PDI Perjuangan siap mengalah demi kepentingan masyarakat.
“Secara logika politik, kami berhak memimpin beberapa komisi karena kursi kami yang terbanyak. Tapi jika ada partai yang ingin mendominasi, kami persilakan saja asalkan APBD segera rampung demi kepentingan rakyat,” ujar Rudy.
Terkait dinamika pembentukan alkap, Rudy menilai bahwa masih banyak anggota DPRD yang belum memahami proses APBD dan PP Nomor 12 Tahun 2018, terutama terkait pembentukan banmus setelah pimpinan alkap dan banggar selesai.
“Kami mengingatkan agar proses ini berjalan sesuai aturan. Jika melanggar, akan merugikan masyarakat Solo,” tandas Rudy.
Rudypun berharap pertengahan bulan Desember proses pembentukan apbd 2025 usai. Ando
